TERNATE, NUANSA – Pernyataan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Edi Langkara, bahwa dirinya tidak membutuhkan guru saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti, masih menjadi perbincangan menarik di tengah-tengah publik. Satu per satu akademisi dan praktisi mulai angkat bicara.
Kali ini giliran Direktur Lembaga Strategi Komunikasi dan Politik (Leskompol), Dr Helmi Alhadar. Helmi yang juga dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini mengatakan, sekalipun maksud Edi Langkara adalah para guru di Kecamatan Patani, Halmahera Tengah, yang menggelar aksi beberapa waktu lalu, tetapi pernyataannya tersebut tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat di Maluku Utara.
Pernyataan Edi itu disebut kesannya “arogan”, karena menyepelekan suara guru di Patani saat Pilkada 2024 mendatang. Bukan tidak mungkin kemarahan guru di Patani tersebut akan melebar. Seharusnya, kata Helmi, Edi Langkara tidak begitu reaktif saat menanggapi masalah itu. “Sekalipun dia (Elang) merasa dikerjain oleh guru di Patani, tetapi jangan reaktif, karena akan merugikan dia secara politik,” ujarnya Helmi.
Helmi menyarankan Edi Langkara lebih bijakasana dalam memainkan komunikasi dalam hal menyikapai perilaku para guru, sekalipun para guru itu melakukan aksi dan memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. “Atau mungkin saja Bupati Edi Langkara sudah menghitung semua risiko dari tindakannya ini,” katanya.
Menurut Helmi, pernyataan Edi Langkara bahwa dirinya bersatu bersama rakyat, terkesan percaya diri yang berlebihan. Meskipun Edi Langkara sukses membangun Halmahera Tengah dari berbagai sektor selama lima tahun, tetap saja ada risiko politik setelah melontarkan pernyataan tidak membutuhkan guru di Patani.
Edi Langkara juga harus mengubah pola komunikasinya dengan guru, karena pernyataan tersebut tentu menimbulkan kekecewaan yang mendalam para guru dan masyarakat. Bukan hanya guru di Patani, tetapi juga masyarakat secara luas. (tr3/ais)
