JAILOLO, NUANSA – Ada-ada saja oknum pejabat di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) ini. Betapa tidak, ia bukannya mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, malah melaporkan Kepala Kejari (Kajari) Kusuma Jaya Bulo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Laporan oknum ke Kejaksaan Tinggi itu kaitannya dengan keseriusan Kejari Halmahera Barat mengusut kasus dugaan korupsi jual beli lahan yang anggarannya bersumber dari APBD 2021 senilai Rp 543.061.952.
Lahan yang dibeli Pemkab Halmahera Barat itu diketahui milik Wakil Ketua II DPRD Halmahera Barat, Riswan H. Kadam. “Katanya saya minta uang. Kalau perkara ini tidak naik, ya mungkin saya minta uang. Tapi nyatanya perkara ini sudah naik penyidikan. Saya berkomitmen untuk selesaikan perkara ini hingga tetapkan tersangkanya,” ujar Kajari Kusuma Jaya Bulo pada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (27/6).
Menurut Kajari, bukan hanya dirinya, beberapa saksi yang sudah diperiksa pun diteror oknum yang terlibat dalam masalah pembelian lahan tersebut. “Yang laporkan saya ke Kejaksaan Tinggi dan teror saksi itu adalah oknum yang merasa terancam dengan kasus ini. Saya difitnah minta uang. Ketemu saja tidak pernah kok. Ketemu itu kalau ada agenda muspida,” tegasnya.
Kajari menegaskan, ia akan melaporkan balik oknum yang melaporkan dirinya ke Kejaksaan Tinggi itu. “Saya tidak pernah membuat hal-hal yang mencoreng nama lembaga Adhiyaksa ini. Pokoknya saya akan bantu dan berjuang untuk kejaksaan, komitmen saya tetap ada penetapan tersangka tunggu saja. ” katanya.
Sebagaimana diketahui, lahan yang dibeli Pemkab Halmahera Barat dan akhirnya bermasalah itu seluas 3.760 meter per segi. Lahan itu rencana dihibahkan ke Pemprov Maluku Utara untuk pembangunan kantor UPTD Dinas Pendidikan Maluku Utara. Sejauh ini penyidik Kejari Halmahera Barat sudah memeriksa Wakil Ketua II DPRD Halbar Riswan H. Kadam, Sekda Halbar Syahril Abdul Rajak, Kepala BPKD Halbar Chuzaemah Jauhar, dan juga Mantan Kabag Pemerintahan Demianus Sidete. (adi/uum/rii)
