SOFIFI, NUANSA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Maluku Utara (Malut), Imam Makhdy Hassan disorot lagi. Sorotan kali ini datang dari anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Abdul Malik Silia. Ini bukan menyangkut dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal Nautika dan alat simulator, tapi terkait dengan Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA.
Kadikbud Maluku Utara mendapat sorotan keras lantaran dianggap tidak menerapkan dengan benar Peraturan Mendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Bagaimana tidak, di Kota Ternate, penerimaan siswa baru yang harus sesuai dengan zonasi, justru tidak diberlakukan. Tidak sedikit siswa lulusan SMP yang mendaftar di SMA sesuai zonasi yang ternyata tidak lulus. Sebaliknya, justru pendaftar yang bukan zonasi di SMA tersebut yang diluluskan.
Abdul Malik Silia mengaku sudah mendapat informasi soal amburadulnya penerapan aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Malik juga telah menerima aduan terkait SMA yang menerima siswa di luar zonasi. “Pertama, yang harus kita evaluasi adalah tahapan sosialisasi. Sebab PPDB merupakan hal baru, tentunya kami meminta dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar meningkatkan serta lebih intens melakukan sosialisasi ke orang tua wali terkait teknis pendaftaran dan soal pilihan,” ujarnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (13/7)
Menurut Malik, ada sebagian siswa yang mendaftar di dua hingga tiga sekolah, tetapi tidak lulus. Sekolah yang didaftar itu sudah masuk zonasi. “Ini juga masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya. Kami akan jadwalkan untuk panggil dinas terkait supaya kita lakukan evaluasi soal penerimaan siswa baru ini,” tuturnya.
Malik yang juga Sekretaris PKB Maluku Utara ini menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara kelihatannya belum siap menerapkan aturan baru yang diedarkan Kementerian. Selain itu, Kementerian juga mestinya peka atas problem di daerah, sehingga tidak begitu saja mengeluarkan edaran tanpa melalui sosialisasi yang matang.
“Termasuk harus ada pembiayaan yang maksimal. Jangan juga sodorkan system ke daerah tanpa ada dukungan dana. Kita harus evaluasi secara menyeluruh soal PPDB ini. Karena ini ada hubungannya dengan psikologi setiap anak yang tidak lulus saat mendaftar,” tutupnya. (ano/rii)
