TERNATE, NUANSA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan anggaran Rp 1,69 Triliun, mendapat tanggapan keras dari akademisi Unkhair, Dr Muammil Sun’an. RSUD tersebut rencananya akan dibangun tujuh lantai di atas lahan seluas 2,2 hektare di Kelurahan Kayu Merah dan Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.
Menurut Muammil, rencana Pemkot tersebut merupakan kebijakan yang tidak populis. Ia menyarankan Pemkot agar fokus merealisasikan apa yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maumpun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Megaproyek dengan menggunakan dana pinjaman yang nilainya besar tersebut, sudah pasti menimbulkan masalah di akan datang. “Pemkot harusnya menghitung bagaimana tingkat pengembalian pinjaman yang pastinya membebani APBD,” jelasnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (23/8).
Dosen Ekonomi Unkhair ini menuturkan, rencana Pemkot membangun RSUD tersebut bisa dibilang tidak pantas. Pasalnya, di Kota Ternate sendiri sudah ada sejumlah rumah sakit. Jika Pemkot masih ngotot membangun RSUD ini, bagaimana nantinya jika keuntungan RSUD tidak dapat membayar angsuran pinjaman, sehingga nantinya membebani APBD. Karena APBD lebih pantas membiayai kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masalah masyarakat kota, seperti sampah dan air bersih. “Apalagi RSUD yang akan dibangun hingga tujuh lantai di atas tanah timbunan tentunya sangat berisiko,” ujarnya.
Lanjutnya, dengan masa jabatan Wali Kota yang hanya lima tahun, sudah tentu meninggalkan utang bagi pemerintahan selanjutnya. Akibatnya, pemerintahan selanjutnya hanya berpikir bagaimana caranya melunasi utang yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. “Pemkot perlu melakukan perhitungan terkait pendapatan dan pengeluaran setelah RSUD beroperasi, yang nantinya akan bisa diketahui keuntungan yang diperoleh setiap bulan,” sarannya menegaskan.
Pemkot Ternate
Sebelumnya, Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Ternate, Chairul Saleh mengatakan, rencana pembangunan RSUD ini adalah kerja sama antara Pemkot dengan PT Wika Indonesia. PT. Wika juga sudah menyerahkan dokumen studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) ke Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Kamis (18/8). “Wali Kota juga diminta untuk nanti akan menyampaikan permohonan rekomendasi ke Gubernur dan dilampirkan FS. Kemudian tahapan tahapan berikutnya sesuai dibuat dalam studi kelayakan itu,” ujarnya, Selasa (23/8).
Ia mengatakan, Pemkot akan menunggu hasil dari Gubernur seperti apa, karena dalam aturan 15 hari diberikan waktu rekomendasi kalau tidak disampaikan maka dianggap tidak disetujui. “Jadi FS itu Gubernur akan mengkaji lagi dan melihat terkait studi kelayakan yang ditawarkan dengan nilai dikeluarkan Rp 1,69 triliun kan kemarin Rp1,7 triliun namun, FS finalnya di angka itu,” jelasnya.
Chaerul menambahkan, ini akan dikaji secara internal di Pemkot dan melibatkan BPKP. Apalagi, dalam FS juga jelas disebutkan Pemkot diwajibkan mengembalikan pertahun Rp 1,69 miliar dan nilai ini tergantung pemerintah daerah apakah angka ini naik atau turun. “Selain itu, nanti dilihat kajian fiskal daerah yang jelas studi kelayakan itu menggambarkan Pemkot layak membangun rumah sakit 7 lantai dan dapat mengembalikan nilai tersebut,” tuturnya. Rp 1,69 miliar, lanjutnya, akan dikembalikan selama 10 tahun lamanya yang akan dibebankan ke APBD, jika tidak cukup. (udi/tan)
