TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate di bawah kepemimpinan Wali Kota, M. Tauhid Soleman kelihatannya tidak serius dalam mengakomodir anggaran untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha, Kota Ternate, Maluku Utara.
Bahkan, secara pembangunan untuk pelabuhan Hiri, Pemerintah Kota Ternate tidak menunjukkan keseriusan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang tentang pelayanan dasar.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Pemuda Hiri (AMPUH), meminta Kesultanan Ternate untuk segera turun gunung alias mengambil peran dalam rangka mendorong Pemkot Ternate terkait percepatan mengakomodir anggaran pelabuhan Hiri itu.
Koordinator AMPUH, Wawan Ilyas, mengatakan bahwa pihaknya mengenakan pakaian adat untuk memberikan pesan suba jo Sultan Ternate Hidayatullah Sjah, bahwa perjuangan pelabuhan Hiri membutuhkan peran kepemimpinan Kesultanan Ternate, Tokoh Adat dan Pemuda Hiri untuk turut menyuarakan kebutuhan dasar.
“Kami meminta secara elitis struktur Kesultanan Ternate yang ada saat ini untuk tidak tinggal diam ketika rakyat berteriak tentang kebutuhan dasar. Kesultanan juga harus punya suara dan peran soal pelabuhan Hiri,” kata Wawan dalam konferensi persnya, Kamis (5/1).
Menurut Wawan, sejauh ini pihaknya belum melihat progres pembangunan pelabuhan Hiri secara pasti, terutama bagaimana keberpihakan Pemerintah Kota Ternate dari periode ke periode. Padahal diketahui secara bersama bahwa perjuangan pelabuhan Hiri sejak 2012 hingga saat ini, belum menemukan keberpihakan untuk menunjukkan tentang hakikat pembangunannya, khususnya terkait pelayanan infrastruktur dasar masyarakat Pulau Hiri.
“Pada tahun 2020 Pemerintah Kota dipimpin oleh almarhum Hi. Burhan Abdurrahman. Di mana masyarakat Hiri berhasil bersama pemerintah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembangunan pelabuhan Hiri. Waktu itu, anggaran awal disepakati Pemkot adalah Rp 900 juta dengan postur APBD perubahan tahun 2020. Pasca kepemimpinan Burhan Abdurrahman, Tauhid Soleman berjanji tahun 2021-2022 kepastian pelabuhan Hiri sudah ada,” tutur Wawan.
Kemudian saat hering, pihaknya tidak diperbolehkan membawa handphone ketika masuk ke dalam ruangan. Karakter birokrasi seperti ini, kata Wawan, tidak menunjukkan transparansi pembangunan apalagi berbicara tentang kebutuhan publik.
“Kami berkata jujur, pemerintah kota belum menunaikan janji itu. Dilihat indikatornya bahwa pada APBD perubahan tahun 2021 dan APBD induk tahun 2022 anggaran pelabuhan Hiri senilai Rp 2 miliar lebih dan dicek nomenklatur itu dikhususkan penambahan pencetakan tetrapod,” jelasnya.
“Pertanyaannya, anggaran sebesar itu hanya menggunakan cetak tetrapod? Di mana tetrapod itu dikerjakan? Masalah lagi adalah Pak Tauhid janji tahun 2022 pembangunan sudah dinyatakan selesai, justru dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2022 anggaran pelabuhan Hiri tidak diakomodir di dalam dokumen RAPBD perubahan. Bagi kami ini tidak menjadi keberpihakan apa yang menjadi tuntutan dasar, pelabuhan Hiri bukan saran pemerintah tapi saran masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, Wawan mempertanyakan jika pemerintah menerapkan transparansi rasionalitas, kejujuran, kedisiplinan dalam pelayanan publik, sejauh ini di mana perencanaan master plan pembangunan pelabuhan Hiri. Jika ada, kenapa tidak dipublis.
Di sisi lain, Wawan juga mengingatkan tiga anggota DPRD Kota Ternate Dapil V yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Sebab dalam fakta pembangunan, ketiga anggota DPRD tersebut tidak memiliki fungsi pengawasan. Padahal hakikat menjadi anggota DPRD adalah berkorban untuk kepentingan rakyat. (udi/tan)
