TERNATE, NUANSA – Polemik tunggakan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, mendapat simpati anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Darwis Gorontalo. Anggota Fraksi PDIP yang baru dilantik satu bulan lalu ini menyikapi lambannya sikap Gubernur Abdul Gani Kasuba, Sekretaris Daerah dan Direksi RSUD untuk mencari jalan keluar atas tunggakan TTP tersebut.
Darwis yang juga mantan jurnalis ini mengatakan, tidak terbukannya gubernur dan Direksi RSUD, sudah tentu membuat publik bertanya-tanya. “Publik pasti bertanya-tanya kenapa masalah nakes yang sejatinya mudah diselesaikan, tapi kelihatannya ribet sekali proses penyelesaiannya seperti yang tampak saat ini. Persoalan ini kian ribet, karena mereka yang memiliki kewenangan itu tidak secara terbuka memberikan penjelasan dan kepastian,” ujarnya.
Menurut Darwis, kenapa terjadi tunggakan TTP hingga 15 bulan, harus dijelaskan secara terbuka, agar diketahui publik luas. Kemana anggaran mengalir, sehingga menyebabkan terjadi tunggakan, juga sudah saatnya dijelaskan secara terbuka, jangan disembunyikan dan jangan terkesan ada pengalihan masalah. “Sekarang, kenapa tiba-tiba gubernur mengubah skema pembayaran yang awalnya melalui pinjaman, tapi kini sudah berubah dibayar dengan anggaran daerah melalui Dinas Kesehatan. Darimana sumber uang yang disebut Rp 20 miliar dan akan dipakai Rp 5 miliar untuk bayar TTP. Apakah itu uang pergeseran dari rencana kegiatan lain yang ada di dinas. Semua ini harus dijelaskan ke publik,” tuturnya tegas dengan nada tanya.
Lanjutnya, dari awal Pemprov Maluku Utara menyebut tunggakan TTP akan dibebankan ke BLUD, lalu ada apa sehingga belakangan ini tiba-tiba dialihkan. Beberapa sikap Pemprov dan Gubernur Abdul Gani Kasuba atas masalah tenaga kesehatan, bagi Darwis, itu sangat aneh. “Misalnya, langkah melakukan pinjaman untuk pembayaran TTP. Menurut saya TTP tidak terbayar akibat manajemen dan tata kelola yang buruk akibat dari salah urus yang dilakukan satu atau dua orang. Tapi, dibijaki dengan pinjaman dan anehnya lagi pembebanannya kepada institusi. Kan aneh dan konyol. Karena itu, saya menyarankan agar DPRD segera membentuk Pansus untuk didalami secara mendalam permasalahan ini,” tutupnya menegaskan. (rii)
