JAILOLO, NUANSA – Kabupaten Halmahera Barat menjadi salah satu daerah termiskin di Maluku Utara. Kabupaten ini berada pada peringkat ketiga setelah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Selain itu, kabupaten ini mengantongi 8,43 persen penduduk miskin di tahun 2022 lalu, meski mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya.
Atas dasar itu, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Tamin Ilan Abanun, angkat bicara. Menurut dia, kemiskinan yang dialami sebuah daerah lantaran tidak adanya program pemberdayaan dari pemerintah atau pemerintah setengah hati dalam melaksanakan program pemberdayaan untuk masyarakat miskin.
“Jadi begini tugas pemerintah itu bukan cuma pembangunan dan pelayanan publik, tapi juga pemberdayaan atau disebut dengan empowerment. Terkadang pemerintah itu hanya fokus pada tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik, tapi tidak fokus pada tugas pemberdayaan. Dan ada juga pemerintah daerah yang mengartikan bahwa pemberdayaan itu sebatas pemberian bantuan sosial,” ujarnya, Jumat (27/1).
Akademisi yang juga mengajarkan tentang ekonomi pembangunan ini menyebutkan, ketika sudah ada bantuan sosial pemerintah ke masyarakat miskin, maka bagi mereka itu sudah melaksanakan program pemberdayaan. Padahal pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat itu adalah salah satu dari program pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian terkecil dari program pemberdayaan.
“Program-program pemberdayaan itu tentunya sangat beragam, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan, peningkatan akses terhadap permodalan, akses terhadap pasar, akses terhadap pelayanan kesehatan, listrik, air bersih dan lainnya. Program pemberdayaan itu bukan cuma bantuan sosial saja, melainkan ada beberapa yg disebutkan itu.
Pertanyaannya, sudahkah Pemda melakukan ini secara komplit. Kalau hal ini bisa berjalan dengan baik, maka angka kemiskinan sebuah daerah seperti Halbar ini dapat diminimalisir,” jelasnya.
Selain itu, Tamin juga menyarankan bahwa jika belum ada program pemberdayaan selain bantuan sosial, maka harus diusahakan supaya bisa diadakan seperti membuka pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan akses permodalan agar pemerintah jangan terkesan hanya memberikan ikan, tetapi harus memberikan kail juga kepada masyarakat miskin.
“Kalau yang dikasih ikan saja, kalau ikannya habis maka masyarakat tidak akan makan ikan lagi. Tapi kalau yg di kasih kail, kalau ikannya habis tapi masyarakat miskin dengan modal kail atau gumala itu bisa mencari ikan lagi, tidak perlu menunggu orang lain atau pemerintah memberikan ikan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri,” katanya menyarankan.
Kemudian, kalau belum ada program, penting harus diadakan, tetapi kalau sudah ada program pemberdayaan maka harus tepat sasaran. Sebab jika program pemberdayaan tidak tepat sasaran, hal itu juga merupakan salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan, karena jika yang menerima bantuan adalah orang yang tidak mampu, mana mungkin dapat meminimalisir angka kemiskinan.
“Mengingat banyak masyarakat miskin yang bermukim di daerah-daerah terpencil, maka kemudahan dan kelancaran mobilitas orang dan barang sangatlah penting. Karena itu, agar angka kemiskinan cepat menurun, percepatan infrastruktur jalan yang terhubung dari ibu kota ke kecamatan dan desa-desa terpencil harus menjadi agenda utama Pemda. Stabilisasi harga bahan pangan harus menjadi agenda utama, mengingat kontribusinya yang besar dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin,” terangnya.
“Sekali lagi menurut saya untuk meminimalisir tingginya angka kemiskinan di Halbar saat ini, terlepas dari konsep ekonomi yang lain, menurut saya adalah memperbaiki pengelolaan dan pendistribusian bantuan sosial. Sebab saat ini di lapangan memang sangat marak pendistribusian program bantuan sosial, tapi masih ada masyarakat yg mengeluh. Hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena jika yang mengeluh itu betul-betul masyarakat miskin, maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatnya presentase kemiskinan karena salah sasaran,” sambungnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar bentuk program pemberdayaan yang lain seperti disebutkan, sesegera mungkin dilaksanakan agar masyarakat tidak lagi mengharapkan ikan dari pemerintah, karena sudah ada kail serta alat pendukung lainnya, sehingga mereka dengan gampang mencari ikan. Bukan lagi menunggu pemberian ikan dari pemerintah. Mungkin itu ilustrasi dari program pemberdayaan yang harus dilaksanakan oleh Pemda Halbar saat ini dalam rangka untuk meminimalisir angka kemiskinan di Halbar. (adi/tan)
