TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Solemen, berjanji bahwa pihaknya bakal menyelesaikan pembangunan dermaga Hiri di Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat.
Janji tersebut disampaikan Wali Kota saat hering bersama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (Ampuh) yang telah menggelar aksi sejak pagi tadi. Di hadapan massa aksi, orang nomor satu di Pemkot Ternate itu mengaku, pembangunan dermaga Hiri bakal tuntas di tahun 2023.
“Ini tidak ada janji-janji di sini. Ibu-ibu (massa aksi) saya selesaikan (pembangunan dermaga Hiri) sesuai dana yang ada, tetapi kita semua tidak memiliki pengetahuan terkait keadaan Hiri seperti apa, maka nanti yang menjelaskan terkait pembangunan dan penyelesaian dermaga Hiri akan disampaikan langsung oleh ahli,” ujar Tauhid, Rabu (1/2).
Menurut dia, Pemkot Ternate tidak memiliki ahli dan pengetahuan terkait dengan dermaga Hiri. Namun begitu, ia menegaskan bahwa pelabuhan Hiri bakal rampung tahun 2023.
“Saya dan Wawan (Korlap Ampuh) sebagai masyarakat Hiri tidak memiliki latar belakang tentang struktur, sehingga saya tidak berani menyampaikan ini. Karena kita pengalaman tanggal 24 Desember 2021, di mana gelombang besar tiba sebagian fasilitas di Kota Ternate rusak, maka kita berupaya membuat tetrapod agar lebih bagus dan bertahan lama,” katanya.
Sehingga itu, pihaknya berinisiatif menghadirkan ahli untuk menghitung dan mendesain sedemikian rupa. Selain itu, nanti Dinas PUPR menjelaskan terkait dengan jumlah anggaran tentang penyelesaian pembangunan dermaga Hiri.
“Oleh karena itu, selaku kepala daerah Kota Ternate, kita tetap menyelesaikan dermaga Hiri. Tahun 2023 tuntas dan bertekad harus selesai. Selama saya bertugas tidak pernah melanggar janji dan perlu kita buat MoU supaya kita semua tahu tekad kita semua,” imbuhnya.
Sementara Kadis PUPR Kota Ternate, Rusa’an M. Nur Taib, menambahkan desain awal membutuhkan 4.000 tetrapod yang harus disiapkan. Setelah dihitung, jumlah anggaran kurang lebih Rp 10 miliar pada tahap I dan tahap II.
Sehingga pelabuhan Hiri harus diselesaikan tahun 2023. Setelah itu, rekayasa wilayah dengan jumlah tetrapod yang kita tuangi, tapi dengan secara teknis bisa memenuhi syarat. Dari hasil kajian dari Unkhair bisa diselesaikan tahun ini, dengan jumlah yang dibutuhkan hanya seribu dua tetrapod dan dianggarkan dana APBD senilai Rp 2,2 miliar,” jelasnya.
Terpisah, Tim Ahli dari Dosen Fakultas Teknik Unkhair Ternate, Siyuti, menjelaskan pekerjaan tetrapod atau pemecah gelombang adalah awal pekerjaan tahun 2020. Saat itu, menggunakan desain batu kosong. Ia menyampaikan kepada mantan Kadis PUPR Risval Tri Budiyanto bahwa ini tidak cocok karena gelombang terlalu besar.
“Jadi poinnya adalah gelombang dan kekuatan struktur besar, setelah pembicaraan dan diskusi berlangsung keluarlah ide itu untuk menggunakan tetrapod. Lalu setelah dirancang, ada 3 tipe yang kita gunakan tipe penengah tinggi 1 meter 40 sentimeter dan berat tetrapod 1,5 ton,” jabarnya.
“Pekerjaan desain tetrapod adalah pertama kali di Maluku Utara. Ini merupakan inovasi karena kenapa, energi gelombang ini besar dan tinggi sehingga harus direduksi agar pakai tetrapod. Kami tim teknis mencoba mengadopsi tetrapod dari Jepang, karena pertama kali digunakan di Ternate, sehingga kami uji coba dulu. Tapi anggaran ini diatur oleh pemerintah daerah dan dianggarkan tahun 2021,” sambungnya menutup. (udi/tan)
