JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, diminta untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Halbar, Novelheins Sakalaty. Pasalnya, Kadinkes dinilai tidak mampu mewujudkan salah satu program prioritas bupati, yakni Halbar Sehat.
“Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu menjalankan program Halbar Sehat, sehingga masyarakat belum menikmati pelayanan kesehatan yang prima,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Halbar, Roni Giop, Rabu (8/3).
Politisi Demokrat itu mengaku, ada keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan di desa, seperti yang dialami masyarakat di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda. Di mana, bangunan Polindes-nya sudah ada, namun perawatnya tidak ada sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hal yang sama juga terjadi di Desa Sallu, Kecamatan Loloda, yang sebelumnya ada salah satu perawat sudah ditempatkan di Polindes, namun belakangan sudah ditarik ke Desa Kedi, Kecamatan Loloda.
Di sisi lain, Roni meminta agar hal itu menjadi perhatian serius dari Kadinkes, karena di daerah terpencil seperti ini sangat membutuhkan perawat maupun bidan.
“Jika sudah ada bangunan Polindes, maka distribusilah perawat ke desa-desa supaya pelayanan kesehatan berjalan maksimal. Jadi ketika masyarakat sakit, maka mau tidak mau harus bawa ke kecamatan karena di desa tidak ada perawat, dan jika masyarakat ke kecamatan itu harus gunakan perahu viber,” tukasnya.
Karena itu, ia mewanti-wanti Kadinkes agar menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. Sebab, jika tidak mampu mengemban sebuah amanah atau jabatan, sebaiknya mundur. Selain itu, kalau belum di-launching terkait Halbar Sehat, jangan dulu berkoar-koar.
“Jadi Kadinkes gagal dalam menjalankan program Halbar Sehat, karena dilihat Polindes yang berada di Loloda sudah dibangun tiga tahun, tapi tidak ada perawat yang di tempatkan di sana,” katanya.
“Apakah kinerja Kadinkes seperti ini harus dipertahankan. Jadi bupati perlu evaluasi, karena program Halbar Sehat ini harus ditunjang dengan SDM tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai,” tambahnya.
Masih menurut Roni, permasalahan pelayanan kesehatan seperti ini kerap ditemuinya ketika melakukan reses dan kunjungan kerja di Loloda beberapa waktu lalu.
Lebih jauh, ia juga menyentil terkait kelalaian yang dilakukan oleh pihak RSUD Jailolo beberapa waktu lalu yang menimbulkan korban jiwa, yaitu bayi seorang pasien ibu hamil yang hendak melakukan persalinan meninggal dunia.
“Kejadian kemarin di RSUD Jailolo yang diperintahkan untuk rujuk ke Tobelo dan malah di tengah perjalanan disuruh balik lagi ke Jailolo, pelayanan kesehatan seperti inikan buruk sebenarnya. Saat RDP kemarin, terungkap dari ayah korban bayi yang meninggal diminta uang rujukan sebesar Rp1,5 juta. Inikan miris sebenarnya,” kesalnya. (adi/tan)
