TERNATE, NUANSA – Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, angkat bicara terkait usulan dana hibah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kota Ternate senilai Rp1,4 miliar yang tidak diakomodir dalam KUA-PPAS APBD Perubahan 2023.
“Persoalan dana hibah KONI Rp1,4 miliar itu hanya terjadi kurangnya komunikasi saja. Selain itu juga kami berharap untuk pembahasan APBD Induk maupun APBD Perubahan harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Muhajirin, Kamis (31/8).
Menurutnya, saat pembahasan di DPRD, dari pihak Pemkot Ternate tidak bisa menjelaskan secara detail atau merasionalisasi ke Badan Anggaran (Banggar) terkait usulan dana hibah Rp1,4 miliar agar bisa terakomodir di pembahasan KUA-PAS APBD Perubahan 2023.
Selain itu, kata dia, sebelum mengakomodir usulan anggaran tersebut, dari Banggar DPRD harus mempelajari prosedurnya karena dinilai belum memenuhi persyaratan, sehingga hal itu menjadi pertimbangan.
“Secara postur di KUA-PPAS, ada peluang untuk diakomodir dana hibah KONI, dan untuk nilainya Rp0 itu belum bisa dipastikan. Namun ada ruang-ruang selanjutnya dan hal itu harus dipahami,” jelasnya.
Kemudian, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh KONI untuk pengajuan ke Pemkot seperti pengajuan proposal, termasuk kesepakatan Wali Kota Ternate dan KONI harus ada, serta beberapa persyaratan lainya yang harus dilengkapi. (tan)
