JAILOLO, NUANSA – Rencana pengembangan Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, bakal dikerjakan tahun 2023. Sehingga, aktivitas pelayanan kapal besar di pelabuhan tersebut akan dilakukan penghentian sementara waktu.
Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Jailolo dengan Pemkab dan Komisi I dan II DPRD Halmahera Barat, Selasa (12/9).
“Pelabuhan Jailolo saat ini sedang dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan, sehingga pelayanannya akan diberhentikan agar tidak menghambat dan mempengaruhi proses pekerjaan di pelabuhan,” kata Kepala KUPP Kelas III Jailolo, Rosihan.
Menurutnya, untuk penghentian operasi pelabuhan direncanakan dalam bulan ini, tetapi pihaknya bersama Pemkab dan DPRD Halbar bakal berkonsultasi ke Jakarta terkait skema dalam menangani sejumlah kapal yang hendak berlabuh.
“Speedboat dan kapal cepat untuk berlabuh tidak jadi masalah, karena sudah di luar dari area pekerjaan, dan untuk hasilnya setelah dikonsultasikan ke pusat seperti apa baru disosialisasikan,” jelasnya.
“Tidak ada pilihan karena Pelabuhan Jailolo dialokasikan untuk dikembangkan, sementara Pelabuhan Matui juga sama. Karena itu, kita konsultasikan dulu ke Jakarta supaya ada solusi, sehingga aktivitas kapal terus berlangsung dan tidak terhambat,” sambungnya menegaskan.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad, bahwa setelah dilakukan rapat bersama pihak terkait, sudah ada dua solusi yang dihasilkan.
Pertama, pihaknya akan berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan untuk mengajukan pinjam pakai kapal transit untuk rute Tidore dan Morotai yang akan digunakan selama tiga bulan ke depan.
“Ini dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran lonjakan penumpang menjelang natal yang cukup tinggi. Apalagi dalam satu minggu empat kali kapal dari Manado masuk ke Jailolo, belum lagi dari Ternate dan wilayah lainnya,” kata dia.
Solusi kedua, kata Djufri, pihaknya akan menyewa ponton. Meskipun begitu, belum ada gambaran budget–nya selama disewa dalam waktu tiga bulan, sehingga harus dilacak terlebih dahulu oleh Dishub dan KUPP terkait opsi sewa ponton tersebut.
“Dalam waktu dekat, Pemda, KUPP, dan DPRD komisi I akan ke Kementerian Perhubungan guna membicarakan berbagai hal terkait pelayanan kapal di Jailolo agar tidak terkendala,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi, mengapresiasi dan sangat mendukung sepenuhnya tentang perluasan Pelabuhan Jailolo.
“Semua pihak harus bersabar demi kebaikan ini dan dalam waktu dekat kita bersama-sama dengan pemerintah harus berkonsultasi ini ke kementerian untuk mencari dua solusi tadi yang disampaikan oleh wakil bupati,” ucapnya.
Menurut Joko, kapasitas Pelabuhan Jailolo saat ini dengan loncatan penumpang dan jumlah armada yang masuk sudah tidak memadai lagi. Olehnya itu, tiga bulan terakhir memasuki akhir tahun ini merupakan sesuatu yang sangat urgen, sehingga harus ditutup dulu agar tidak menghambat proses pekerjaan.
“Intinya semua pihak yang berkepentingan dengan pelabuhan harus menahan diri dan bersabar demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya. (adi/tan)
