JAILOLO, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D), resmi menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Selasa (19/3). Musrenbang tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad.
Dalam sambutannya, Djufri menyampaikan fokus utama musrenbang ini untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang akan menjadi pijakan utama dalam melaksanakan RPJPD tahun 2025-2045.
“Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada data yang akurat, aspirasi masyarakat yang autentik, dan kepentingan bersama untuk kemajuan daerah kita,” ucap Djufri.
Ia menegaskan, komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh proses pembangunan. Dan ini adalah prinsip dia bersama Bupati James Uang yang akan terus menjunjung tinggi selama mereka memimpin Halmahera Barat.
“Saya berharap musrenbang ini menjadi wadah yang efektif bagi kita semua untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan merumuskan solusi-solusi inovatif untuk tantangan-tantangan masa depan,” ujarnya.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baru untuk membangun Halbar yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BP3D Halbar, Julius Marau, menambahkan kegiatan ini dimaksudkan untuk kembali menyerap aspirasi, melakukan penajaman terhadap visi-misi, kemudian arah kebijakan, dan yang ketiga sisi strategis. Karena ketiga hal ini memiliki pengaruhi dalam meletakkan fondasi di dalam dokumen perencanaan.
“Saya bersyukur karena banyak masukan yang disampaikan, kita tidak berhenti di sini, di forum ini saja, akan ada media lain yang kita bisa digunakan, juga bisa langsung ke tim kami di BP3D apabila ada masukan penting silakan disampaikan,” tuturnya.
Mantan Kepala Inspektorat ini mengatakan, sekarang ini dari RPJPD itu dari aspek kemanfaatan, yang pertama untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pilkada nanti, karena pilkada nanti visi-misi calon kepala daerah itu menggunakan RPJPD. Sehingga itu, pihaknya akan percepat selesaikan, agar Agustus sudah bisa serahkan ke KPU dan bisa digunakan.
“Kemudian yang kedua, penting sekali karena di 2025 kepala daerah yang terpilih nantikan dia menyusun RPJMD-nya program 5 tahun ke depan, bayangkan saja jika saat itu RPJMD belum tuntas, makanya kita percepat. Jadi ini kerangka dasar paling penting terhadap dua hal tadi,” terangnya.
“Yang terpenting RPJPD ini kita rumuskan arah dulu, kita sama-sama sepakat arahnya dulu, kenapa Agropolitan karena kita punya potensi perikanan, pertanian, pariwisata, tetapi kemudian menurut saya potensi-potensi ini betul-betul dinikmati masyarakat. Buktinya kita punya data BPS masyarakat miskin justru ada pada potensi tadi yaitu petani dan nelayan. Pertanyaannya apa yang salah selama ini, Agropolitan yang kita hadirkan kita yakini bahwa ini sebuah konsep, memecahkan permasalahan petani nelayan. Kalau kaitan dengan lahan ada formulasi yang pasti kita butuh lahan yang cukup besar,” pungkasnya. (adi/tan)
