TERNATE, NUANSA – Kesejahteraan guru honorer masih menjadi isu besar dunia pendidikan. Hal ini juga dialami pendidik atau tenaga sukarela Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Ternate. Bayangkan saja, mereka hanya digaji Rp150 ribu per bulan. Fenomena ini terjadi di 12 lembaga PAUD selama dua tahun.
“Sebenarnya kami sebut itu bukan gaji, tapi hanya uang transportasi. Upah ini dikasih kepsek sudah berlangsung selama dua tahun. Sebagai guru honorer, kami hanya mengandalkan modal sabar. Kami pernah komplain, katanya kepsek hanya menyesuaikan dengan uang komite dari sekolah 1 bulan Rp50 ribu,” kata salah satu guru PAUD yang enggan disebut namanya,” Selasa (28/5).
“Jadi kalau uang komite belum cukup, berarti uang transportasi tidak dikasih. Karena uang komite itu anak-anak punya uang SPP dan kebijakan ini dari kepsek. Padahal sekolah kami berstatus negeri, namun untuk yayasan atau swasta mereka punya gaji besar yaitu Rp1 juta per bulan,” sambungnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis S Djumadil, mengaku yang digaji Rp150 ribu per bulan adalah guru dengan status sukarela, bukan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sebab, guru-guru PTT digaji berdasarkan SK PTT.
“Jadi persoalan ini ada pada tenaga guru sukarela di PAUD. Kemudian, alasan para guru ini dibayar Rp150 ribu adalah karena minimnya kemampuan keuangan sekolah PAUD. Apalagi, PAUD rata-rata berstatus yayasan alias swasta,” ujar Muchlis.
Meski begitu, Muchlis berjanji pihaknya akan berupaya agar di tahun anggaran 2025, ada tambahan honor atau insentif bagi para guru sukarela di PAUD yang ada di Kota Ternate. Namun, sebelum itu para guru tersebut harus didata terlebih dahulu.
Menurutnya, PAUD di Kota Ternate berjumlah sekitar 90, tetapi yang aktif hanya sekitar 80. Di samping itu, tidak semua PAUD ada guru sukarela.
“Guru PAUD ini kan biasanya di SK-kan oleh kepala sekolah. Tapi kami dan DPRD juga prihatin. Jujur saja, pendidikan di PAUD berbeda dengan di SD dan SMP. Cara mendidik pun berbeda,” kata Muchlis.
Sehingga, ia berharap, ada dorongan dari DPRD Ternate saat pengusulan anggaran untuk menambah insentif para guru sukarela tersebut.
“Kami minta ada sinergi dari DPRD, sehingga ketika kita usulkan anggaran bisa diakomodir oleh TAPD di tahun 2025. Tapi kalau untuk tahun ini, saya tidak yakin karena defisit anggaran kita cukup besar,” tandasnya. (udi/tan)
