Daerah  

PAD Jongkok, Sekkot Ternate Minta BP2RD Cari Solusi

Rapat evaluasi pencapaian PAD untuk semester II bulan Juni tahun 2024. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate hingga memasuki semester II masih jongkok. Bahkan, target tahun ini jauh lebih menurun bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pencapaian PAD untuk semester II bulan Juni tahun 2024.

“Saya memberi penegasan bahwa Pemkot harus bisa berubah, misalnya capaian-capaian yang sering dirilis BP2RD itu retribusi pasar sekian persen, kemudian retribusi parkir juga perlu ada perubahan,” kata Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Jumat (14/6).

Selaku Ketua TAPD Kota Ternate, Rizal menginginkan cara, pola maupun metode seperti ini harus diubah, karena intensifikasi pengelolaan PAD itu harus riil.

“Contoh konkrit hari ini Disperindag katakan capaiannya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pihak BP2RD harus mampu menyajikan satu data head to head antara semester II tahun ini dan tahun 2023 lalu,” katanya.

Tujuannya, menurut Rizal, untuk melakukan kroscek atas progres yang dicapai tahun lalu dengan sekarang agar diketahui. BP2RD, kata Rizal, jangan hanya mengatakan OPD terkait tidak mencapai target, lalu tidak mengetahui penyebab capaian PAD rendah.

“Tahun ini harus ubah pola-pola paradigma itu, bagaimana mengelola PAD sehingga PAD naik harus ada strategi yang baik. Strategi yang ditawarkan, misalnya ada regulasi kenaikan retribusi parkir, itu pun kalau tidak melakukan sosialisasi, masyarakat juga tidak akan tahu,” ujarnya.

Karena itu, saran Rizal, langkah pertama BP2RD sebagai leading sektor PAD harus bisa melakukan sosialisasi. Jika ada masyarakat yang kurang paham terkait adanya kenaikan karcis parkir tepian jalan umum, harus diberi pemahaman.

“Ini seolah-olah tanpa adanya sosialisasi, padahal ini ada mekanisme yang sampai ke DPRD. Saya bilang ke BP2RD, mulai tahun ini semester berikut nanti, ada penyajian data yang valid dan betul-betul terukur. Kemudian, setiap permasalahan atas ketidakcapaian PAD ini pihak BP2RD harus mampu mengayomi, mengetahui dan mencari solusinya,” tegasnya.

Rizal menambahkan, ada sebagian aset yang sudah diambilalih Dinas Perikanan Provinsi, namun ada regulasi yang masih membolehkan ruang dan hasil pendapatan bisa dikelola Pemkot Ternate.

“Jadi hari ini bilang dinas A tidak tercapai seolah-olah saling menyalahkan. Saya melihat capaian PAD tahun lalu dan sekarang itu tahun ini agak turun khususnya semester II. Memang target berbeda tapi kinerja OPD pengelola PAD harus terus digenjot,” ujarnya.

“Butuh rumus dan strategi agar masing-masing OPD mencapai target. PAD naik itu ketika rincian jumlah pendapatan bisa dilihat, seandainya si A mengapa tidak capai, ini selama ini Pak Jufri (Kepala BP2RD) masih berharap di OPD teknis, padahal tidak boleh. Sebagai inisiator Perda retribusi, dialah yang mengayomi beberapa OPD pengelola PAD,” pungkasnya. (udi/tan)