SOFIFI, NUANSA – Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menanggapi polemik lokasi Rumah Sakit Pratama yang bakal dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Ibu.
Pembangunan RS Pratama yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebelumnya dibangun di Kecamatan Loloda. Namun, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Pemkab Halbar di bawah kepemimpinan bupati James Uang itu dipindahkan ke Kecamatan Ibu. Kebijakan bupati ini mendapat penolakan keras dari aktivis hingga warga Loloda.
Kepala Dinkes Maluku Utara, dr. Idhar Sidi Umar, mengatakan lokasi pembangunan RS Pratama harus sesuai perencanaan usulan semula. Namun, pihaknya belum bisa berbuat banyak untuk memberikan rekomendasi terkait pemindahan lokasi rumah sakit tersebut.
“Yang jelasnya, kami tidak beri rekomendasi, jadi terserah pemerintah setempat dan pada akhirnya mereka yang akan tanggung semua risikonya, karena usulan sebelumnya memang di Loloda,” ujarnya, Selasa (30/7).
Ia mengaku, Kepala Dinkes Halbar pernah melakukan komunikasi dan meminta rekomendasi, namun pihaknya menilai dari sisi geografis penempatan lokasi RS Pratama di Kecamatan Ibu sulit dijangkau oleh warga di bagian utara. Bahkan, jarak tempuh ke rumah sakit membutuhkan waktu yang cukup jauh, sehingga akses pelayanan kesehatan terbilang sulit.
“Kalau RS Pratama dibangun di Loloda, maka akses orang yang bagian utara jauh lebih dekat. Olehnya itu, kalau bisa pembangunan RS di Ibu itu dipertimbangkan. Dan saya tetap pertahankan sesuai usulan semula,” kata Idhar.
Meski begitu, pihaknya tetap menyerahkan persoalan tersebut ke Pemkab Halbar, terutama koordinasi Pemkab dan pemerintah pusat terkait pemindahan lokasi rumah sakit harus dimatangkan. (tan)
