DARUBA,NUANSA – Ratusan massa aksi dari Universitas Pasifik Morotai menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Pulau Morotai, Senin (26/8). Massa yang mengatasnamakan Unipas Bergerak ini melibatkan mahasiswa dan dosen.
Salah satu massa aksi, Saiful Sumai, dalam orasinya menyampaikan anggota DPRD Morotai makan uang haram. Sebab, sebagian besar wakil rakyat itu malas berkantor dan hanya menerima gaji dan tunjangan.
“Tidak berkantor lalu terima gaji dan tunjangan itu sebetulnya tidak dibenarkan. Dan itu uang haram kalau seperti itu. Jadi Civitas Akademika Unipas mengutuk sikap DPRD seperti itu,” tegas Saiful yang juga dosen FISIP Unipas itu.
Selain itu, massa aksi menentang keras upaya pembegalan DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada. Sehingga, dalam aksi ini merupakan sikap moral Civitas Akademika Unipas terhadap kondisi nasional yang kian memprihatinkan.
“Karena itu, civitas akademika mengambil sikap tegas bahwa negara ini hanya diatur oleh kelompok tertentu, apalagi diatur satu keluarga, maka sikap itu harus ditolak dan ditentang sampai mati. Terutama di kalangan mahasiswa, sikap ini harus ditentang sampai mati,” tegas Saiful.
Selain isu nasional, sejumlah masalah daerah juga menjadi konsentrasi dan poin tuntutan massa aksi yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
“Selain isu nasional di aksi hari ini, juga ada beberapa isu turunan yang memang tidak kalah menariknya dengan isu nasional, misalnya soal pengembalian biaya studi mahasiswa, diskriminasi distribusi air terhadap masyarakat Desa Pandanga dan Desa Juanga. Begitu juga isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Pulau Morotai,” tandasnya. (ula/tan)
