DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah membangun 30 unit bangunan BUMDes yang tersebar di enam kecamatan. Proyek puluhan bangunan itu dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Benny Laos pada 2019 lalu.
Sayangnya, proyek pembangunan infrastruktur yang dipagu sekitar Rp32 miliar itu tak menyentuh akar persoalan dan kebutuhan masyarakat Morotai. Hingga kini, sejumlah infrastruktur itu hanya jadi bangunan yang mubazir karena tak terpakai.
Lihat saja, sejumlah bangunan BUMDes yang tak pernah terpakai sejak dibangun, yaitu bangunan BUMDes di Desa Korago, Desa Lusuo, Desa Wewemo, Desa Toara, Desa Waringin, dan Desa Juanga.
Selain itu, ada sejumlah bangunan BUMDes lainnya yang meskipun terpakai, tapi kondisinya kian memprihatinkan. Ini karena kondisi pertumbuhan ekonomi di Morotai yang sangat merosot sehingga sejumlah UMKM yang berusaha di lapak-lapak bangunan BUMDes ramai-ramai gulung tikar.
Hal itu dapat dilihat kondisi BUMDes Dehegila, BUMDes Gamlamo, dan BUMDes Muhajirin yang merupakan toko-toko swalayan itu, kini seluruh barang dagangannya telah terlihat kedaluwarsa karena tak laku terjual.
Mirisnya lagi, bangunan BUMDes Muhajirin yang diisi lima unit lapak dan satu toko swalayan itu berada di lingkungan kantor bupati. Namun, para pedagang setempat telah gulung tikar lantaran jualan yang disajikan tak pernah laku terjual. Saat ini, hanya ada satu lapak yang berfungsi.
Kepala Bidang Pembangunan dan PMD Dinas PMD Morotai, Suriyati Bakar, mengakui sejumlah bangunan BUMDes di Morotai memang tidak pernah terpakai sama sekali.
“Kalau data di saya aktif, tapi tidak semua dari 30 bangunan itu aktif. Dari satu bangunan itu kurang lebih lima lapak, ada juga yang gudang seperti di belakang pasar itu. Jadi kalau bilang aktif, kita hitung dulu berapa yang kosong,” kata Suriyati kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (12/9).
Menurutnya, sejumlah bangunan BUMDes yang belum dimanfaatkan itu karena pihak pemdes setempat belum melakukan pembentukan BUMDes.
“Tapi untuk pemanfaatan bangunan itu balik lagi di desanya karena belum pembentukan. Itu untuk BUMDes-BUMDes yang belum memanfaatkan gedung yang sampai saat ini belum aktif,” ujarnya
“Kalau ada BUMDes yang aktif itu saat ini dinonaktifkan sementara, salah satunya BUMDes Muhajirin. Alasannya karena masih dalam proses penyusunan keuangan. Kemudian, ada beberapa barang yang kedaluwarsa, tapi kalau untuk nilainya belum masuk di saya laporannya,” sambungnya.
Pihaknya telah berupaya agar sejumlah bangunan BUMDes dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Namun hasilnya nihil, padahal penggunaan bangunan BUMDes di Morotai tak dipungut biaya retribusi.
“Kita sudah tawarkan tapi tidak ada masyarakat yang bersedia karena kendalanya di modal. Begitu juga kami dari dinas sudah berusaha untuk mencari pengusaha-pengusaha baik yang di dalam kabupaten maupun di luar, itu torang sudah coba tawarkan bahwa di Morotai ada gedung-gedung yang belum dipakai. Kalau mau masuk untuk pinjam pakai, ya silakan. Saat ini kan belum ada biaya retribusi jadi masih gratis,” pungkasnya. (ula/tan)
