DARUBA, NUANSA – Direktorat Pengembangan Destinasi II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggelar focus group discussion (FGD) di Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (1/10).
Giat yang dilaksanakan di aula kantor bupati itu terkait pembahasan laporan akhir penyusunan rencana induk (masterplan) daya tarik wisata (DTW) Pulau Dodola.
Dalam sambutannya, Asisten II Setda Morotai, Syafrudin Manyila, mengatakan pariwisata Morotai kini menjadi salah satu sektor yang didorong oleh pemerintah pusat untuk menjadi sektor unggulan sebagai penggerak ekonomi dan budaya, serta benteng pertahanan dan keamanan di perbatasan.
“Bahwa Morotai memiliki geostrategis sebagai pulau terluar di sisi timur laut Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara Filipina. Maka untuk mengoptimalkan potensi tersebut, dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan masterplan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Syafrudin.
“Tujuan utama dari penyusunan dokumen masterplan ini adalah untuk memberikan panduan strategis dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi dan pemasaran, pelestarian lingkungan dan budaya, pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat lokal,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya berharap kepada tim perencanaan yang tetap bekerja, agar dapat melahirkan dokumen perencanaan yang terbaik.
“Terima kasih kepada tim perencanaan P2PAR ITB yang terus bekerja melahirkan dokumen perencanaan daya tarik secara komprehensif dan detail, khususnya kawasan wisata Pulau Dodola yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk penyusunan arah kebijakan dan program pariwisata di masa mendatang,” tuturnya.
Sementara, Direktorat Pengembangan Destinasi II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Bambang Cahyo Murdoko, mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya dukungan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata Morotai sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan juga 10 destinasi pariwisata prioritas.
“Di dalam pengembangan destinasi pariwisata dibutuhkan arah yang jelas dan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Sehingga, pembangunan destinasi pariwisata itu bisa secara berkelanjutan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Di mana, berkelanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan budaya, lingkungan dan tentunya keberlanjutan pengelolaan.
“Kemudian, intervensi dari kementerian pariwisata ini juga melalui dana alokasi khusus (DAK) pariwisata. Salah satu persyaratan untuk memperoleh DAK pariwisata itu adalah memenuhi kriteria yang salah satunya adalah masterplan daya tarik wisata,” pungkasnya. (ula/tan)
