SOFIFI, NUANSA – Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Abdul Kadir Usman, menginginkan pendataan kawasan kumuh di 10 kabupaten/kota sudah harus rampung di tahun depan.
“Mudah-mudahkan program ini, di 2025 semua data kawasan kumuh sudah rangkum secara keseluruhan,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Jumat (11/10).
Di Maluku Utara, menurutnya, masalah kawasan kumuh menjadi hal yang paling krusial dan butuh pembenahan. Di samping itu, harus didukung degan data yang valid, sehingga ketika program ini dijalankan dipastikan benar-benar tepat sasaran.
“Kita lihat di Maluku Utara kawasan kumuh ini cukup banyak. Paling tidak kita sinkron dengan data-data itu, baik balai, provinsi maupun kabupaten/kota. Jadi terkait dengan data kawasan kumuh ini, untuk sementara kita belum rekap secara keseluruhan karena masih dalam tahap koordinasi. Mudah-mudahkan ke depan Sula, Taliabu, Haltim, Morotai dan Halsel yang datanya belum selesai diambil bisa rampung. Untuk yang lain sesuai SK sudah ada,” jelasnya.
Terkait penganggaran, kata dia, pihaknya belum memastikan besarannya. Hal ini dikarenakan tahapan koordinasi masih berlanjut.
“Kita rinci dulu dan cari tahu karena program ini butuh tim. Terkait koordinasi butuh survei apakah data yang nanti diambil sesuai lokasi atau tidak. Terlepas dar SK bupati dan wali kota, kita harus banyak berkoordinasi dengan banyak kepala desa dan kelurahan yang ada. Kita khawatir jangan sampai data itu fiktif,” pungkasnya. (ano/tan)
