DARUBA, NUANSA – Ratusan warga Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar), Kabupaten Pulau Morotai, mendatangi kantor bupati, Senin (25/11). Warga mendesak pemerintah kabupaten segera memberhentikan Pardi Sumtaki dari jabatan Camat Morselbar. Tuntutan tersebut buntut camat yang diduga terlibat politik praktis.
“Torang datang kamari di kantor bupati hanya satu tuntutan, yaitu ganti camat Morotai Selatan Barat,” kata Abdul Malik, salah satu warga.
Ia mengaku, jika Pj Bupati Burnawan tidak memberhentikan camat Pardi, maka camat tidak dibolehkan lagi menginjakan kaki di wilayah Morotai Selatan Barat.
“Jadi kalau bupati tidak ganti camat, jangan coba-coba camat berkantor ke Wayabula Morotai Selatan Barat. Jadi tuntutan kami adalah segera hadirkan Pj Bupati, kalau tidak kami tidak akan pulang,” tegasnya.
Senada, salah satu warga lainnya, Syamsul Gugutu, juga mengungkapkan bahwa camat Pardi yang melakukan pertemuan dengan tim Deny-Qubais di rumah kades Wayabula murni urusan politik.
“Jadi camat dia kumpul tim Deny-Qubais untuk pertemuan di rumah kepala Desa Wayabula, Taufik Puradin, kemudian camat beralasan bahwa cuma singga makan. Padahal, dia bersama dengan kades dan Tim Deny-Qubais melakukan pertemuan di rumah kepala desa pakai mobil dinas cuma plat mobil dorang sengaja buka,” ujarnya.
“Jadi camat dia suruh salah satu tim Deny-Qubais untuk kumpul nama-nama masyarakat supaya besok malam dilakukan eksekusi. Itu saksi kami juga ada di situ,” sambungnya.
Sehingga, mereka menuntut agar Pardi segera dicopot dari jabatannya. Jika tidak, kata dia, maka warga akan melakukan pemalangan kantor Camat Morselbar.
“Jadi secepatnya kami akan palang kantor camat, kalau sampai dorang Pemda tidak realisasi tuntutan torang ini, torang balik itu tidak ada ceritanya langsung palang kantor camat. Nanti Pemda dorang berhentikan camat dulu baru torang bisa buka kantor camat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai, Sunardi Barakati, saat hearing mengaku telah melayangkan surat ke camat Pardi.
“Kami sudah menyurat kepada yang bersangkutan, kami juga tidak pilih kasih, siapa pun dia kalau melanggar aturan tetap ditindak dengan aturan yang ada,” kata Sunardi.
Ia menegaskan, akan memberikan sanksi tegas jika yang bersangkutan terbukti terlibat politik praktis.
“Tuntutan bapak ibu sedang kami tindaklanjuti. Kami akan panggil camat tersebut untuk menghadap ke kami sebagai tim BAP untuk diperiksa. Selanjutnya, apabila terbukti maka akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ula/tan)
