DARUBA, NUANSA – Ikbal Hi Umar resmi ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pulau Morotai, menggantikan Alprit Santiago.
Pengangkatan Plh ini buntut terkendalanya pelayanan masyarakat terkait pembuatan sejumlah dokumen kependudukan, lantaran Kadis Dukcapil Alprit Santiago, yang hingga kini hilang kontak. Alprit diketahui telah meninggalkan Morotai sejak insiden pemalangan kantor Disdukcapil. Itu karena Alprit diduga secara sepihak melakukan pembatalan status kependudukan calon bupati Morotai terpilih, Rusli Sibua.
Plh Kadis Dukcapil Morotai, Ikbal Hi Umar, saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Morotai mengaku sejumlah dokumen Dukcapil tak bisa diproses lantaran Kadis Dukcapil Alprit tak berada di tempat sejak hampir satu bulan.
“Ada beberapa dokumen Dukcapil yang tidak bisa diproses, yakni KK, Akta kematian, pindah masuk dan pindah keluar, Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak (KIA),” kata Ikbal, Kamis (9/1).
“Perlu kami sampaikan bahwa setelah kejadian yang sudah kita ketahui bersama bahwa setelah Kadis Dukcapil keluar daerah, dan sampai saat itu kita terkendala dengan tanda tangan elektronik (TTE). Elektroniknya itu harus diproses oleh kepala dinas Dukcapil karena beliau punya user tersendiri,” sambungnya.
Di kesempatan yang sama, Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali, mengaku dua kali telah melakukan upaya pemanggilan terhadap Alprit. Pemkab Morotai juga telah berkoordinasi dengan pihak Dirjen Dukcapil terkait kendala pelayanan di dinas tersebut.
“Kadis capil dari tanggal 16 (Desember) sampai hari ini, bahwa ini sudah panggilan kedua dan besok kami panggil karena menyangkut pelayanan. Tetapi tanggal 31 itu saya menghadap ke Dirjen Dukcapil, di sana memerintahkan kami membuatkan Plh, untuk menandatangani beberapa berkas kependudukan, dan SK-nya berlaku tanggal 9, maka hari ini juga pak Plh mengajukan surat TTE-nya,” jelasnya.
Terkait polemik Disdukcapil, kata Umar, pihaknya akan tetap melakukan proses pemanggilan selanjutnya terhadap Alprit.
“Nanti dalam waktu dekat kami akan mengajukan ke pak bupati untuk Plt. Tapi ini pelayanan sudah Plh, kami menyelamatkan pelayanan lebih dulu,” pungkasnya. (ula/tan)
