SOFIFI, NUANSA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah-XV Maluku Utara berharap Gubernur Malut, Sherly Laos, membawa perubahan besar saat memimpin Maluku Utara lima tahun ke depan. Harapan itu harus diawali dengan melakukan evaluasi pegawai serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak produktif atau berkinerja buruk. Selain itu, diharapkan adanya pemerataan infrastruktur pembangunan lintas kabupaten/kota, pengembangan ekonomi makro, dan implementasi kebijakan nasional di tingkat provinsi.
“Ini berkaitan dengan pengalaman sebelumnya terkait kasus korupsi dan suap izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini sekarang di-highlighting oleh GMKI Malut karena melibatkan beberapa politikus dan pengusaha, makanya kami mengingatkan kepada ibu gubernur agar lebih bijaksana dan tulus mengabdikan diri, sehingga potensi daerah ini benar-benar berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Koordinator Wilayah (Korwil)-XV GMKI Malut, Fandi Salasa, Kamis (27/2).
Menurutnya, Maluku Utara merupakan provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Hal ini dilansir dari laman resmi BPS, bahwa Malut mendapatkan skor 76.34. Indikator subjektif tersebut diukur berdasarkan dimensi kepuasan personal maupun sosial, makna hidup, dan perasaan. Selain itu, Malut juga mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 13,73 persen pada tahun 2024. Hal tersebut memicu berbagai pihak untuk menyorotinya, termasuk GMKI Malut.
Di sisi lain, Fandi menyoal terkait sektor hilirisasi dan pertambangan yang kini menjadi penyumbang utama terhadap perekonomian daerah yang sekaligus menjadikannya sebagai sektor yang sangat rawan terhadap praktik KKN.
Selain itu, organisasi bersemboyan “Ut Omnes Unum Sint” ini juga menyarankan bahwa dokumen RPJMD yang nantinya akan disusun sebagai bentuk formulasi visi dan misi, dapat menggunakan pendekatan dan analisis yang matang dan disosialisikan sehingga dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
“Dokumen RPJMD yang nantinya akan dibuat dapat diibaratkan peta pemandu yang akan membantu nakhoda dalam berlayar. Oleh karena itu, hal tersebut harus benar-benar disusun dan dianalisis secara matang, bila perlu dikomparasikan dengan RPJMD provinsi lain yang sudah lebih maju, atau dengan SWOT, jangan hanya asal ketok-ketok palu saja dalam pembahasannya nanti,” pungkasnya. (tan)
