DARUBA, NUANSA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Umar Ali, menyebut Ketua DPRD Muhammad Riski tak paham komunikasi politik. Hal ini buntut sejumlah pemberitaan di media massa yang menyebut dirinya menyampaikan permintaan maaf atas nama Bupati Morotai, Rusli Sibua, kepada lembaga DPRD Morotai terkait pergantian sekretaris dewan (Sekwan).
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di kantor DPRD bukan untuk menyampaikan permintaan maaf, melainkan atas undangan Ketua DPRD.
“Tidak ada permintaan maaf, karena kami tetap pada prinsip bahwa pak Nana Suryana Kharie tetap menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan). Saya datang ke sana karena diminta untuk bertemu, bukan untuk mengklarifikasi,” tegas Umar, Rabu (23/4).
Menurutnya, kehadirannya di lembaga legislatif murni karena diundang oleh Ketua DPRD. Dalam pertemuan itu, tidak ada pembicaraan mengenai klarifikasi ataupun permintaan maaf seperti yang ramai diberitakan.
“Memang saya datang karena diundang. Ketua DPRD telepon minta ketemu, ya saya datang. Dan kami tetap komitmen, pergantian Sekwan itu tetap berjalan,” ujarnya.
Umar menerangkan, percakapan yang terjadi dalam pertemuan itu tidak membahas secara spesifik soal permintaan DPRD atau klarifikasi, melainkan komunikasi lintas sektor yang sifatnya tertutup.
“Pembicaraan tadi bukan klarifikasi, dan memang tidak ada klarifikasi, karena maunya mereka, kita bisa jalan bersama,” terangnya.
Lebih lanjut, Umar menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi Husen Moni yang digantikan oleh Nana Suryana sebagai Plt Sekwan adalah kewenangan penuh Bupati Morotai. Pemda Morotai hanya diminta untuk menyampaikan surat pemberitahuan, bukan menyampaikan permintaan maaf.
“Itu murni kewenangan pak bupati. Mereka hanya minta saya buat surat pemberitahuan. Tidak ada kata-kata minta maaf,” tegasnya.
Sementara terkait isu adanya surat teguran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Umar menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi apapun.
“Belum ada surat resmi dari BKN, dan tadi itu kita bicara umum, tidak hanya soal Sekwan. Itu komunikasi politik yang sifatnya tertutup. Jadi saya katakan, Ketua DPRD tidak paham soal komunikasi politik,” pungkasnya. (ula/tan)
