TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, secara resmi membuka kegiatan Penguatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Pendampingan Penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Maluku Utara ini bertempat di Hotel Batik, Senin (7/7).
Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Balitbangda Provinsi Maluku Utara yang terus bersinergi dalam mendorong lahirnya praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ini tentunya harus diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Utara menjadi gerakan yang masif dan terukur,” ujar Sarbin.
Sarbin juga menegaskan bahwa salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbasis pada prinsip value for money. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip hemat, adil, dan setara.
Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya keterpaduan antara dokumen perencanaan (RPJMD), serta rendahnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan.
“Kondisi keuangan daerah dan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hal penting yang harus digarisbawahi, karena IPKD tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja, tetapi juga menjadi alat pembinaan dan dasar pemberian penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik,” ungkapnya.
Wagub berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi lokus dalam memperkuat sinergi lintas sektor, mengoptimalkan peran masing-masing pihak, serta menyusun strategi bersama dalam penginputan dan pelaporan IPKD dan IID. Hal ini sejalan dengan visi “Maluku Utara Sangat Inovatif Tahun 2025”.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BSKDN Kemendagri RI, Tim Teknis IPKD dan IID BSKDN Kemendagri, para pimpinan dan perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pengamat dan pemerhati inovasi daerah, serta tim teknis dari Diskominfo, BPKAD, Bappeda, dan Balitbangda, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Maluku Utara. (tan)