SOFIFI, NUANSA – Memasuki awal Agustus 2025, penyerapan belanja modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara belum menunjukkan progres yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum di Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (7/8).
Ia menjelaskan, berdasarkan instruksi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyelesaikan proses belanja modal pada Agustus ini. Namun kenyataannya, sebagian besar OPD belum menyampaikan dokumen pengadaan.
“Jadi progres belanja modal yang saya ambil dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) baik yang sudah masuk dalam proses lelang umum maupun seleksi umum, saat ini baru mencapai 55 persen,” ujar Hairil.
Sementara, untuk pengadaan melalui sistem e–purchasing, ia menyebut data yang diambil dari SIRUP dan sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Amel) juga menunjukkan progres yang masih terbatas.
”Untuk pengadaan melalui E-Katalog (e–purchasing), saat ini realisasinya baru mencapai 52,36 persen. Artinya, masih ada cukup banyak paket pekerjaan yang belum diajukan atau diproses oleh dinas-dinas,” katanya.
Hairil menyebutkan, penyerapan belanja modal belum maksimal, sehingga BPBJ Maluku Utara terus mengupayakan berbagai langkah guna mendorong seluruh OPD yang belum menyampaikan dokumen pengadaan, untuk segera melakukannya agar proses pelelangan dapat dipercepat dan target penyerapan anggaran bisa tercapai.
“Jadi untuk saat ini, paket-paket dari dinas-dinas yang belum masuk saya harap segera dimasukkan dokumennya, supaya mempercepat proses lelang di bulan Agustus ini,” tandasnya. (ano/tan)
