SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026 ke DPRD. Penyerahan dilakukan oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos usai menyampaikan rancangan KUA-PPAS dalam rapat paripurna ke-33, Kamis (7/8).
Sherly menyampaikan, dokumen ini disusun berdasarkan berbagai regulasi dan perencanaan, mulai dari RKPD, RPJMD, hingga RPJMN dan RPJPN.
“Ini bagian dari tahapan penyusunan APBD 2026 yang wajib disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati,” ucap Sherly dalam pidatonya.
Gubernur juga membeberkan capaian ekonomi Malut di 2024 yang tumbuh 13,73 persen. Angka ini jauh melampaui target RPJMD sebesar 11,59 persen. Sektor industri pengolahan dan pertambangan disebut jadi motor utama pertumbuhan.
“Surplus neraca perdagangan kita mencapai USD 6,9 miliar. Inflasi juga rendah, hanya 1,50 persen. Artinya, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Pemprov Maluku Utara menargetkan ekonomi terus tumbuh di 2026. Berikut target indikator makro: Pertumbuhan Ekonomi: 12,1–13,8%, Pengangguran Terbuka: 3,48–4,01%, Kemiskinan: 3,00–4,50%, Rasio Gini: 0,270–0,286, Indeks Modal Manusia: naik dari 0,480 ke 0,487.
Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp3,16 triliun, turun 8,19% dari tahun sebelumnya. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik signifikan sebesar 23,12%, menyumbang 34% dari total pendapatan.
“Karena penurunan transfer pusat dan dana bagi hasil yang belum disalurkan, belanja bagi hasil ke kabupaten/kota hanya bisa dialokasikan sekitar 63 persen,” ungkapnya.
Sementara, belanja daerah dipatok Rp3,17 triliun atau turun 6,93%. Defisit sebesar Rp15 miliar akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Gubernur juga memaparkan enam prioritas pembangunan Maluku Utara di tahun 2026, yaitu: penguatan SDM dan pengentasan kemiskinan, transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengembangan wilayah dan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, ketahanan lingkungan dan bencana, penguatan budaya dan harmoni sosial.
Sherly berharap, DPRD bisa segera membahas dan menyepakati KUA–PPAS 2026 sesuai jadwal.
“Ini penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2026 agar pembangunan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (tan)
