SOFIFI, NUANSA – Provinsi Maluku Utara resmi mencapai status Universal Health Coverage (UHC) prioritas sejak 1 Juni 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, seluruh kabupaten/kota, dan berbagai pihak di bidang kesehatan.
“Kita sudah UHC prioritas per 1 Juni 2025. Ini berkat kerja sama semua pihak, baik kepala daerah maupun jajaran kesehatan,” ujar Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, saat rapat bersama anggota DPR RI.
Sherly menyebut, saat ini Maluku Utara memiliki dua rumah sakit provinsi, yakni RSUD Chasan Boesoirie dan RSUD Sofifi, serta 150 puskesmas yang tersebar di seluruh provinsi. Dari jumlah tersebut, 44 puskesmas berstatus paripurna, 61 utama, dan 4 madya. Target pemerintah adalah seluruh puskesmas mencapai status paripurna.
Di sektor BPJS Ketenagakerjaan, per Juli 2025 tingkat keaktifan peserta mencapai 51 persen dengan target 68 persen. Beberapa kabupaten telah sepakat menggunakan Dana Alokasi Desa (DAD) untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 100 warga per desa, dengan premi sekitar Rp6.800 per bulan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian.
“Bagi nelayan yang terdaftar, santunan kematian dapat mencapai Rp220 juta, dengan biaya kepesertaan hanya sekitar Rp200 ribu per tahun,” tutur Sherly.
Di bidang ketenagakerjaan, pada April lalu Pemprov Maluku Utara bekerja sama dengan JobSeeker menggelar Job Fair yang diikuti hampir 13 ribu pencari kerja, baik secara daring maupun luring. Sebanyak 3.600 lowongan berhasil terisi.
“Pada September mendatang, pemerintah menargetkan peluncuran program serupa dengan menyediakan 12 ribu peluang kerja di sektor informal,” jelasnya.
Sherly berharap berbagai langkah ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat Maluku Utara. (tan)
