TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara melalui penandatanganan tentang penguatan pelayanan hukum.
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) ini dilakukan oleh Bupati Morotai, Rusli Sibua, dan Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, di Bela Hotel Ternate, Sabtu (23/8). Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Sekprov Samsuddin Abdul Kadir, serta bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah program penting, di antaranya pendampingan dan sosialisasi hukum, harmonisasi produk hukum daerah, fasilitasi pembentukan pos bantuan hukum di desa-desa, dukungan terhadap verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, serta penguatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
Bupati Rusli Sibua menyatakan, kerja sama ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
“Kami berharap melalui sinergi ini, masyarakat Pulau Morotai semakin mudah memperoleh akses hukum yang adil, transparan dan merata. Sehingga dapat memperkuat kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Rusli.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terluar seperti Morotai, memiliki perlindungan hukum yang memadai serta akses terhadap bantuan hukum secara gratis dan berkualitas,” tegasnya.
Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Pemkab Morotai dan Kemenkum Maluku Utara optimis dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (ula/tan)
