JAILOLO, NUANSA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera menuntaskan sertifikasi aset daerah. Pasalnya, dari total sekitar 400 aset yang tercatat, sebanyak 342 di antaranya belum memiliki sertifikat. Sehingga itu, KPK menargetkan minimal 50 aset bisa diselesaikan pada tahun 2025.
Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Djufri Muhamad usai mengikuti zoom meeting bersama Satgas Wilayah V KPK, Kamis (28/8). Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Satgas KPK, Kepala Kantor BPN Halmahera Barat, Sekda Halbar, Asisten II, Kepala BKAD, Inspektur, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala DLH.
“Dalam penilaian KPK, penataan aset daerah Pemkab Halbar masih di bawah standar. Dari total aset yang dimiliki, baik berupa tanah, bangunan maupun sarana pendidikan seperti PAUD, TK, SD, hingga SMP, baru sekitar 20 persen yang telah tersertifikasi,” ujar Djufri.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Pemkab Halbar. Ada tujuh poin yang disepakati, salah satunya membentuk satgas khusus untuk percepatan sertifikasi aset.
“Dalam waktu empat bulan ke depan, sampai Desember 2025, kita targetkan 50 aset daerah sudah disertifikasi. Anggarannya sudah diplot di Bagian Pemerintahan. Sementara sisanya sesuai arahan KPK, diberi tenggat waktu hingga 2029 untuk dituntaskan,” tegasnya.
Kepala BPN Halmahera Barat dalam kesempatan yang sama menyatakan siap mendukung penuh upaya percepatan sertifikasi 50 bidang aset milik Pemkab Halbar.
Djufri menambahkan, Pemkab Halbar berkomitmen menyelesaikan persoalan aset secara bertahap dalam periode pemerintahan saat ini.
“Kami akan tuntaskan dalam Pemerintahan JUJUR Jilid II. Tahun ini kita upayakan 50 aset selesai, tahun depan progres berikutnya, hingga 2029 seluruh aset Pemkab Halbar tuntas,” tandasnya. (adi/tan)
