TOBELO, NUANSA – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (2/9) berlangsung damai. Ratusan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satunya meminta DPRD untuk segera mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak.
Pasalnya, banyak kasus kekerasan perempuan dan anak kerap terjadi di Halmahera Utara, namun anggota DPRD dinilai tak ada niat untuk memperjuangkan.
“Padahal undang-undang tersebut sudah didorong sejak tahun 2022, namun sampai tahun 2025 ini belum juga direalisasikan,” teriak Jeny, salah satu orator.
Pantauan di lapangan, sebanyak 80 personel Polres dan 40 personel kompi Brimob melakukan pengamanan aksi unjuk rasa.
Tak lama kemudian, Bupati Piet Hein Babua dan Ketua DPRD Halut menemui massa aksi untuk berdialog sekaligus mendengarkan aspirasi mahasiswa. Usai berdialog, mahasiswa langsung membubarkan diri dengan tertib tanpa melakukan perlawanan. (fnc/tan)
