SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut pun turut mengoptimalkan penggunaan E-Katalog, sebagai upaya modernisasi sistem pengadaan.
Komitmen ini ditegaskan setelah Gubernur Sherly Tjoanda Laos bersama Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, bertemu dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta baru-baru ini.
Risman Iriyanto Djafar menjelaskan pertemuan tersebut merupakan langkah awal strategis untuk menindaklanjuti tiga agenda penting terkait pengadaan konstruksi, yakni peningkatan katalog konstruksi, peningkatan konsolidasi dan penerapan kontrak payung untuk konstruksi.
“Terkait peningkatan katalog konstruksi, fokus pada perluasan jenis dan jumlah barang serta jasa konstruksi yang dapat dimasukkan ke dalam E-Katalog. Sementara pada peningkatan konsolidasi merupakan upaya untuk menyatukan dan menyederhanakan proses pengadaan berbagai proyek konstruksi dalam satu kerangka yang lebih efisien,” ucap Risman.
Sementara terkait penerapatan kontrak payung untuk konstruksi, Risman menjelaskan bahwa sistem diharapkan dapat mempercepat proses tender dan menjamin harga yang lebih kompetitif.
“Pertemuan itu akan ditindaklanjuti di level teknis. Harapannya di tahun 2026, pelaksanaan tiga agenda tersebut dapat terlaksana dengan baik,” ujar Risman, Minggu (28/9).
Langkah itu juga menunjukkan keseriusan Dinas PUPR Malut dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, sekaligus memastikan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur dapat dieksekusi secara cepat, tepat, dan akuntabel melalui sistem E-Katalog. (ano/kep)
