DARUBA, NUANSA – Sebanyak 660 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 resmi menerima SK pengangkatan di halaman kantor bupati, Senin (20/10). Dari jumlah tersebut, sebanyak 514 orang merupakan peserta tahap I dan 146 lainnya berasal dari tahap II.
Sekretaris Daerah Morotai, Muhammad Umar Ali, saat membacakan sambutan Bupati Rusli Sibua menyampaikan bahwa momentum ini bukan hanya tentang menerima SK, tetapi merupakan awal dari pengabdian dan tanggung jawab baru sebagai aparatur pemerintah.
“Status PPPK menempatkan bapak/ibu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Umar.
Ia menegaskan bahwa sebagai PPPK, semuanya terikat dengan ketentuan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Di antaranya adalah kewajiban untuk menjaga dan menaati ketentuan jam kerja, kode etik, serta disiplin pegawai. Selain itu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas.
“Tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik. Serta menjaga netralitas dan loyalitas kepada pemerintah sesuai sumpah dan janji jabatan,” jelasnya.
Selain itu, Umar menekankan disiplin kerja PPPK diatur dalam peraturan yang sama ketatnya dengan ASN lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya, termasuk peringatan tertulis, penundaan perpanjangan kontrak, hingga pemutusan perjanjian kerja.
“Sehingga itu, kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi dasar utama dalam menjalankan amanah ini,” tegasnya.
Selain itu, Umar menambahkan, saat ini Pemkab Morotai tengah melakukan efisiensi dan penataan keuangan daerah. Kemampuan fiskal daerah menjadi faktor penting dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk gaji dan tunjangan PPPK.
“Karena itu, kami berharap seluruh PPPK dapat bekerja secara efektif, inovatif, dan produktif, sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.
“Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan integritas tinggi, PPPK Kabupaten Pulau Morotai akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (ula/tan)
