SOFIFI, NUANSA — Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Rabu (5/11/2025), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III tahun 2025 mencapai 39,10 persen (year on year), dengan pertumbuhan 2,59 persen (quarter to quarter) dan 35,15 persen (cumulative to cumulative). Angka tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh hilirisasi industri tambang dan pengolahan mineral di kawasan industri strategis. Di sisi lain, kinerja fiskal daerah juga menunjukkan performa kuat: realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara per 31 Oktober 2025 mencapai 87,40 persen, jadi salah satu tertinggi secara nasional dan masuk dalam zona hijau. Sementara realisasi belanja daerah sebesar 61,61 persen, juga di zona hijau dan berada pada urutan ke-17 dari 19 provinsi yang mencapai kategori tersebut.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak atas capaian tersebut, namun menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi belum cukup tanpa pemerataan manfaat.
“Kita bersyukur dengan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi ini, tetapi kita harus memastikan hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan yang besar dari tambang harus menjalar ke sawah, ke pasar, ke koperasi, dan ke rumah-rumah warga,” tegas Sherly di Sofifi.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini tengah memperkuat strategi pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah melalui beberapa langkah nyata, antara lain:
– Swasembada beras dan telur, untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah;
– Pengembangan Koperasi Merah Putih, sebagai wadah ekonomi rakyat yang berorientasi pada pemerataan hasil produksi, perdagangan, dan penyediaan barang-jasa lokal;
– Program upskilling, reskilling, dan skilling tenaga kerja lokal, agar kompetensi masyarakat sesuai dengan kebutuhan industri (link and match);
– Penguatan sektor jasa dan UMKM, agar perputaran ekonomi juga terjadi di luar sektor tambang;
– Optimalisasi belanja daerah produktif, guna menciptakan multiplier effect yang lebih luas di seluruh wilayah.
“Koperasi Merah Putih kita dorong menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dari koperasi ini, kita harapkan muncul rantai pasok baru untuk pangan, logistik, hingga barang konsumsi yang benar-benar dikelola oleh masyarakat Maluku Utara,” Sherly.
Melalui strategi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bertekad menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar berubah menjadi pemerataan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah.
“Pertumbuhan yang besar hanya berarti jika ia membawa manfaat luas. Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di dalam Maluku Utara, bukan hanya di kawasan industri,” tandas Sherly. (tan)
