TERNATE, NUANSA – Dalam upaya membangun Ternate sebagai pusat konektivitas wilayah kepulauan di Maluku Utara, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar menunjukkan langkah progresif lewat audiensi resmi dengan Kementerian Perhubungan RI bersama para kepala daerah se-Maluku Utara dan Anggota DPD RI, Graal Taliawo.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur strategis di Kota Ternate.
Nasri memanfaatkan forum ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi daerah, tetapi membangun komunikasi politik yang kuat, terukur, dan berorientasi pada percepatan pembangunan di daerah.
“Ternate tidak boleh tertinggal dalam konektivitas nasional,” ujar Nasri.
Ia menegaskan bahwa Ternate sebagai kota kepulauan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan serta peningkatan status pelabuhan. Ia memaparkan dua poin utama, pertama pembangunan pelabuhan Mayau di Kecamatan Pulau Batang Dua. Kedua, pelabuhan Dufa-dufa di Kecamatan Ternate Utara.
Menurutnya, masyarakat di Kecamatan Batang Dua seakan hidup dalam ketergantungan absolut terhadap transportasi laut. Tanpa pelabuhan berstandar nasional, mobilitas warga, layanan dasar, hingga distribusi logistik kerap menghadapi kendala.
“Pelabuhan Mayau adalah kebutuhan, bukan pilihan. Masyarakat Batang Dua mengandalkan laut untuk semua aktivitas. Sudah saatnya pemerintah pusat hadir melalui pembangunan pelabuhan yang layak dan aman,” tegasnya.
Nasri menjelaskan, pembangunan pelabuhan tersebut tidak hanya membuka akses, tetapi menjadi pintu masuk lahirnya pertumbuhan ekonomi baru: aktivitas perdagangan, pelayanan publik lebih cepat, hingga membuka peluang usaha masyarakat lokal.
Sedangkan pelabuhan Dufa-dufa diketahui belum terdaftar di Kemenhub RI. Sehingga dalam pemaparannya, Nasri mengungkap temuan penting: pelabuhan Dufa-dufa yang selama ini berfungsi sebagai titik mobilitas masyarakat ternyata belum terdaftar secara administratif di Kemenhub RI.
Hal ini membuat pelabuhan tersebut tidak dapat masuk dalam program peningkatan atau intervensi pusat.
“Kami sudah meminta agar pelabuhan Dufa-dufa segera didaftarkan. Ini langkah awal agar mendapat perhatian, status, dan pembinaan dari Kemenhub. Jika tidak terdaftar, kita tidak bisa berharap ada program nasional masuk,” ujar politikus Demokrat ini.
Nasri menambahkan, pendataan ulang menjadi kunci untuk mendorong peningkatan status kepelabuhanan, yang ke depan akan memperkuat jaringan transportasi laut di Kota Ternate.
Sebagai kader partai dan pejabat eksekutif, Nasri menekankan bahwa komunikasi politik yang dilakukan bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan murni untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Komunikasi politik ini strategis. Kita harus duduk bersama lintas sektor agar pembangunan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Nasri juga mengapresiasi dukungan Anggota DPD RI Graal Taliawo yang aktif mendorong agar usulan tersebut masuk agenda prioritas Kemenhub.
Sementara, pihak Kemenhub menyatakan siap menindaklanjuti pendataan pelabuhan Dufa-dufa serta menelaah kebutuhan pembangunan pelabuhan Mayau. Tampaknya sikap responsif ini disambut positif oleh pemerintah daerah.
Audiensi ini menunjukkan arah kepemimpinan yang visioner, Ternate tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan, tetapi juga simpul konektivitas laut di Maluku Utara.
Melalui penguatan infrastruktur pelabuhan, Nasri berharap akses antarwilayah semakin lancar, ekonomi masyarakat tumbuh, pelayanan publik lebih cepat, dan aktivitas logistik semakin efisien.
Audiensi ini juga sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya wilayah-wilayah terluar dan kepulauan. (udi/tan)
