JAILOLO, NUANSA – Sejumlah tenaga non ASN alias honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengeluhkan honor mereka yang hingga kini belum dicairkan selama tiga bulan, terhitung sejak September hingga November 2025. Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran hak mereka akan hangus, mengingat pada dua tahun sebelumnya anggaran honor November dan Desember tidak terbayarkan.
Salah satu honorer yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran ini menyebabkan keresahan, terutama karena tidak adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
“Honor kami tiga bulan belum cair. Dua tahun lalu November–Desember hangus, sekarang masa mau hangus lagi? Kami ini sama-sama honorer, tapi kenapa perlakuannya beda,” keluhnya.
Honorer tersebut juga menyoroti dugaan adanya diskriminasi pembayaran. Ia menyebut bahwa honor untuk sopir dan ajudan pejabat tinggi daerah seperti bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah sudah lebih dulu dicairkan.
“Honor sopir dan ajudan bupati, wakil, sekda sudah cair. Kenapa kami yang honorer biasa tidak? Kami juga punya hak yang sama,” tambahnya, meminta keadilan dalam perlakuan.
Para non ASN mendesak pemerintah daerah agar segera menyiapkan anggaran dan melakukan proses pencairan sebelum tahun anggaran 2025 berakhir untuk menghindari potensi hangusnya hak-hak mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Barat, Sonya Mail, menjelaskan keterlambatan pembayaran honor tersebut disebabkan oleh ketersediaan anggaran daerah.
Sonya menegaskan, pembayaran akan dilakukan segera setelah anggaran tersedia, namun saat ini pemerintah daerah masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kalau anggarannya ada, baru dibayarkan. Pembayaran honor maupun rutin lainnya menunggu DBH (Dana Bagi Hasil) kurang bayar dari pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan,” jelas Sonya. (adi/tan)
