SOFIFI, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan baru yang modern dan terintegrasi, dengan kawasan transmigrasi berperan sebagai bagian vital dari ekosistem ekonomi yang lebih besar, mencakup produksi perikanan, pariwisata, dan produk lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Diseminasi Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Kabupaten Morotai di ruang rapat lantai IV kantor gubernur, Senin (24/11).
Forum ini diselenggarakan untuk menyatukan visi dan menyusun fondasi pembangunan Morotai dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata.
“Kawasan transmigrasi di Morotai bukan hanya tempat pemukiman baru, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi yang lebih besar: pusat produksi, pusat inovasi, dan pusat distribusi hasil perikanan serta produk lokal,” ujar Sarbin.
Sarbin menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan fisik dan penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal, serta perlunya dukungan data dan analisis kuat untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas produksi.
Ia berharap, hasil studi kelayakan yang dibahas dalam forum ini akan memastikan pembangunan Morotai berjalan realistis dan tepat sasaran.
“Morotai adalah wajah masa depan Maluku Utara. Jika kita ingin melihat provinsi ini maju, maka pembangunan Morotai harus kita kelola dengan strategi yang matang dan partisipatif,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Transmigrasi, Enda Dumalayak Allo, menyambut baik inisiatif tersebut dan menggarisbawahi kekayaan sumber daya alam Maluku Utara. Menurut Enda, kegiatan ini sangat sejalan dengan konsep kementerian untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru.
“Maluku Utara itu indah dan sangat kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat berafiliasi dengan konsep kementerian transmigrasi, yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru,” kata Enda.
Enda berharap agar masukan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara dapat diramu menjadi suatu kebijakan terintegrasi yang memungkinkan Kementerian Transmigrasi mengambil peran aktif dalam pengembangan wilayah tersebut.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan program transmigrasi dan pengembangan wilayah di Morotai berjalan beriringan secara harmonis,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekertaris Daerah Malut, Ketua Tim Rencana Teknis Morotai, Staf Ahli Gubernur Malut, Asisten, dan Pimpinan OPD terkait Malut, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. (tan)
