JAKARTA, NUANSA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, meminta pemerintah pusat, khususnya satgas yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto agar menertibkan fasilitas khusus yang selama ini dimiliki oleh PT IWIP.
Hasby menyarankan, bandara dan pelabuhan di PT IWIP harus di bawah kendali negara dan daerah, karena keduanya ada pintu masuk arus ekspor, masuk keluar manusia dan barang jasa.
Ia menilai, selama ini negara dan pemerintah daerah seolah tak punya kekuatan mengontrol kedua fasilitas penting ini. Padahal keduanya menjadi titik paling penting dan krusial dalam perusahaan.
“Saya melihat fasilitas khusus bisa jadi menjadi pintu masuk para tenaga kerja asing China tanpa melalui sebuah proses yang terbuka dan transparan. Hal ini jelas merugikan negara dan daerah. Lonjakan tenaga kerja asing China di Indonesia menurut saya memanfaatkan fasilitas khusus ini,” ujar Hasby kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (4/12).
Selain itu, menurut dia, Pelabuhan Laut khusus yang dimiliki PT IWIP jika tidak diawasi oleh negara, maka rawan terhadap manipulasi ekspor dan pengiriman barang ilegal. Ia menyebut, jumlah dan nilai ekspor nikel harus diakses oleh pemerintah pusat dan daerah agar negara dan pemerintah daerah tidak dirugikan.
“Banyak pendapatan daerah yang hilang oleh karena kebijakan fasilitas khusus yang menempatkan seolah PT IWIP memiliki otoritas di atas negara,” ujar dia.
Sebagai anggota DPD RI Maluku Utara, Hasby memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga agar kepentingan tak dirugikan oleh kehadiran PT IWIP.
“Dalam sesi rapat kerja dengan Badan Halal, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Tenaga Kerja hingga Balai BPOM, saya selalu sampaikan soal perlunya dihentikan fasilitas khusus perusahaan khususnya bandara dan pelabuhan,” tegas Hasby.
Dengan Badan Halal, misalnya, Hasby meminta agar perlu pengawasan soal status halal barang yang didatangkan ke perusahaan.
“Jangan karena fasilitas mereka bebas melakukan apa saja yang mengabaikan prinsip kehalalan. Begitu juga dengan BNN, peredaran narkoba tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan melalui fasilitas khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Begitu juga dengan tenaga kerja, kita tidak ingin tenaga kerja asing China terus berdatangan tanpa kontrol karena adanya fasilitas khusus ini,” ujar Hasby.
Belum lagi dari aspek pengawasan, kata Hasby, pemerintah daerah Maluku Utara dan Halmahera Tengah sangat sulit mengakses ke perusahaan karena alasan khusus tersebut. Padahal, lanjut Hasby, kedudukan pemerintah daerah sangat penting dari perusahaan IWIP.
“Jangan menganggap pemerintah daerah itu tak punya kewenangan karena perusahaan merasa didukung oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
“Karena itu, saya minta pemerintah pusat agar mencabut izin khusus pelabuhan dan bandara di PT IWIP dan memberikan akses kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemda Halmahera Tengah untuk dapat mengawasi PT IWIP dalam semua aspek, baik aspek lingkungan hidup, tenaga kerja, pengiriman dan masuknya barang hingga lainnya,” tandasnya. (tan)
