TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, sebuah inisiatif strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kekurangan dan merenovasi hunian tidak layak di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara Tahun 2025, oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Malut, di Batik Hotel, Kamis (10/12).
Gubernur Sherly menekankan bahwa tujuan mulia program ini adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, sekaligus mempersempit kesenjangan.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” ungkapnya.
Ia menyoroti data di Maluku Utara, di mana terdapat 50.758 unit rumah yang tidak layak huni, dengan 42.381 unit di antaranya belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Olehnya itu, ia menegaskan, Program 3 Juta Rumah adalah wujud komitmen negara dan bukan sekadar proyek infrastruktur.
Gubernur berharap, sinergi dan kolaborasi yang diperkuat melalui rakor ini dapat mempercepat capaian program 3 juta rumah di Maluku Utara, demi mewujudkan Maluku Utara maju dan sejahtera.
Sementara itu, Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sony Surahman, menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah adalah mandat strategis RPJMN dan misi Asta Cita yang memerlukan sinergi dan gotong royong antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) telah menyalurkan berbagai jenis bantuan di seluruh Indonesia, termasuk Bantuan Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus, serta Peningkatan Kualitas Permukiman.
“Khusus untuk Malut yang memiliki karakteristik sebaran permukiman pesisir dan keterbatasan lahan perkotaan, peran pemerintah daerah sangat menentukan,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, memaparkan bahwa target program utama di Maluku Utara untuk tahun 2025 adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 674 unit rumah, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun anggaran 2025.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan program dihadapkan pada tantangan besar, terutama karena Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan. Tantangan tersebut meliputi: kendala logistik dan distribusi material dan aksesibilitas lokasi pembangunan.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan, termasuk penyesuaian data Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (RTLH) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (tan)
