JAILOLO, NUANSA – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku Utara menyatakan penolakan tegas terhadap pemberian izin operasional kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT Ormat Geothermal Indonesia, sebuah perusahaan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
KAMMI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan dan mencabut izin rencana operasional perusahaan tersebut. Ini karena perusahaan induk PT Ormat Geothermal Indonesia dinilai memiliki afiliasi dengan perusahaan induk dari Israel.
Izin konsesi ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM RI dengan Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 sebagai Pemenang Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Daerah Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat.
Ketua Umum PW KAMMI Malut, Faisal Tulado, menekankan pemerintah harus membatalkan dan mengkaji kembali izin yang diberikan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia. Sebab ini bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia yang konsistensi melawan bentuk penjajahan di atas dunia.
“Karena PT Ormat Geothermal Indonesia memiliki hubungan dengan perusahaan induk yang berada di Israel,” ujar Faisal, Kamis (19/2).
Menurutnya, sikap ini bukan soal hitung-hitungan ekonomi semata. Lihat saja, berapa banyak perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara yang justru rakyatlah yang menanggung penderitaan.
“Prinsip konstitusi kita menegaskan melawan bentuk penjajahan di atas dunia dan Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, kami berharap hal ini jangan sampai mengancam kedaulatan bangsa,” tegas Faisal.
KAMMI juga mengingatkan potensi dampak lingkungan dan sosial jangka panjang dari ekspansi proyek industri besar di wilayah sensitif seperti Halmahera, termasuk risiko pencemaran air, kerusakan ekosistem, gangguan terhadap masyarakat lokal, serta konflik akibat minimnya transparansi.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat pengawasan publik terhadap seluruh kebijakan strategis negara agar tetap berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan,” tandas Faisal. (tan)
