Oleh: Abdul Kadir Bubu
Dosen Fakultas Hukum Unkhair Maluku Utara
___________________
KONTROVERSI yang melibatkan Aksandri Kitong seharusnya tidak berhenti sebagai sekadar polemik sesaat di ruang publik. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam dan lebih tua dari sekadar dinamika politik lokal, antara kekuasaan dan pengetahuan. Untuk memahami kedalaman persoalan ini, kita perlu kembali pada konsep yang ditawarkan Fernando Báez biblioklasme dan bibliosida dua istilah yang menjelaskan bagaimana peradaban runtuh bukan hanya oleh perang, tetapi juga oleh penghancuran pengetahuan.
Báez mengingatkan bahwa penghancuran buku tidak selalu dimulai dari api. Ia sering kali diawali oleh sesuatu yang tampak remeh yaitu ejekan terhadap buku, pelecehan terhadap kegiatan membaca, atau narasi yang menempatkan literasi sebagai sesuatu yang tidak penting. Inilah yang disebut biblioklasme simbolik tahap awal di mana buku tidak dibakar, tetapi maknanya dihancurkan.
Dalam konteks ini, pernyataan yang merendahkan kegiatan literasi menjadi lebih dari sekadar ucapan yang tidak pantas. Ia adalah bagian dari pola historis yang telah berulang kali muncul dari pembakaran perpustakaan Alexandria, pelarangan buku pada masa Inkuisisi, hingga aksi pembakaran buku oleh Nazi. Dalam semua peristiwa itu, satu hal selalu mendahului kehancuran yaitu upaya sistematis untuk membuat masyarakat berhenti percaya pada nilai pengetahuan.
Yang membuat kasus ini semakin problematik adalah posisi Aksandri Kitong sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat, sebuah partai yang secara ideologis mengusung citra sebagai partai modern, rasional, dan berpijak pada nilai-nilai demokrasi. Dalam kerangka itu, kader partai seharusnya mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan, pendidikan publik, dan penghormatan terhadap nalar. Namun, jika benar sikap anti-literasi dan narasi provokatif itu terjadi, maka Aksandri justru tampil sebagai sebuah anomali politik yang merupakan penyimpangan dari filosofi yang seharusnya ia wakili.
Kontradiksi ini menjadi semakin tajam ketika melihat latar belakangnya sebagai bagian dari GAMKI. Secara historis, merupakan organisasi pemuda yang berbasis nilai keagamaan adalah ruang pembentukan intelektualitas dan penyemaian etika publik. Ia seharusnya menjadi benteng melawan anti-intelektualisme, bukan justru menjadi medium reproduksinya. Di titik ini, persoalan tidak lagi sekadar personal, tetapi menyentuh kredibilitas institusi dan tradisi yang melahirkannya.
Ketika seorang wakil rakyat yang memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan dan membentuk masa depan publik—justru memperlihatkan sikap yang merendahkan literasi, maka yang dipertanyakan bukan hanya etikanya, tetapi juga kapasitasnya sebagai pemimpin dalam masyarakat berbasis pengetahuan.
Lebih jauh lagi, jika benar terdapat unsur hasutan atau dorongan menuju konflik sosial, maka kita tidak lagi berbicara tentang biblioklasme semata. Kita mulai melihat bayangan yang lebih gelap: bibliosida. Dalam pengertian Báez, bibliosida adalah penghancuran pengetahuan yang berjalan beriringan dengan penghancuran tatanan sosial ketika masyarakat tidak hanya dijauhkan dari buku, tetapi juga didorong ke dalam konflik yang mengaburkan nalar.
Sejarah memberi banyak contoh bagaimana dua hal ini saling terkait. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, intelektual disingkirkan dan buku dihancurkan, sementara masyarakat digerakkan dalam konflik ideologis. Di Balkan pada 1990-an, perpustakaan dibakar bersamaan dengan pecahnya kekerasan etnis. Polanya jelas, yaitu ketika pengetahuan dihancurkan, konflik menjadi lebih mudah dinyalakan.
Pernyataan yang meremehkan buku dan narasi yang berpotensi memicu konflik bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya adalah bagian dari satu spektrum yang sama. Spektrum yang oleh Báez diidentifikasi sebagai ancaman serius bagi peradaban.
Lalu, kembali pada pertanyaan yang tidak bisa dihindari: pantaskah seorang dengan sikap seperti ini berada di DPRD? Jawaban normatif dalam demokrasi mungkin akan merujuk pada prosedur, bahwa legitimasi datang dari pemilihan. Namun sejarah dan juga pelajaran dari Báez mengajarkan bahwa legitimasi formal tidak selalu sejalan dengan tanggung jawab peradaban. Seorang wakil rakyat tidak cukup hanya sah secara hukum; ia juga harus berpihak pada pengetahuan, rasionalitas, dan kedamaian sosial.
Jika seorang pejabat dari partai yang mengusung modernitas dan demokrasi justru memperlihatkan kecenderungan anti-literasi, maka publik berhak mempertanyakan tidak hanya individunya, tetapi juga konsistensi nilai yang diusung oleh institusi politiknya. Di sinilah kritik menjadi penting bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengoreksi arah.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu individu atau satu partai. Yang dipertaruhkan adalah arah masyarakat itu sendiri: apakah kita bergerak menuju ruang publik yang dipenuhi dialog dan pengetahuan, atau justru mundur ke arah di mana buku diremehkan dan konflik dipelihara.
Fernando Báez pernah menunjukkan bahwa kehancuran pengetahuan jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia dimulai dari hal-hal kecil seperti kata-kata, sikap, dan pembiaran. Maka, ketika hari ini kita menyaksikan penghinaan terhadap literasi dari dalam ruang kekuasaan, pertanyaannya bukan lagi apakah ini penting. Pertanyaannya adalah: apakah kita akan membiarkannya menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya? (*)
