Oleh: Hasan Bahta
_______________
GAYA komunikasi seorang pemimpin di tengah situasi konflik atau ketegangan sosial seringkali menjadi pedang bermata dua. Dalam kasus Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat berinteraksi dengan warga Desa Banemo dan Sibenpopo, muncul dinamika komunikasi yang menarik untuk dibedah secara akademis, terutama menggunakan lensa Tindakan Komunikatif dari Jurgen Habermas.
Pertanyaan seperti “Siapa yang bunuh?” dan “Kenapa serang kasana?” secara sekilas terdengar konfrontatif atau bahkan menuduh bagi telinga masyarakat yang sedang emosional. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kepemimpinan berbasis fakta ini adalah upaya untuk memutus rantai asumsi kolektif.
Gaya Ceplas-ceplos (Directness): Sherly Laos cenderung menggunakan pendekatan langsung. Dalam budaya politik Indonesia yang biasanya penuh eufemisme, gaya ini sering disalahartikan sebagai “kekasaran,” padahal tujuannya adalah efisiensi informasi.
Dengan bertanya “siapa,” beliau sebenarnya sedang memaksa audiens untuk beralih dari narasi abstrak (katanya, sepertinya) ke bukti konkret (siapa, di mana, bagaimana).
Jurgen Habermas, seorang filsuf Jerman, memperkenalkan konsep Tindakan Komunikatif (Communicative Action). Menurutnya, komunikasi yang ideal terjadi ketika semua pihak bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama (understanding), bukan sekadar memanipulasi atau memenangkan argumen.
Gubernur Sherly sedang memperjuangkan klaim ini. Ketika beliau bertanya “siapa yang bunuh?”, beliau menuntut fakta objektif. Beliau menolak bertindak berdasarkan rumor. Dalam pandangan Habermas, kebijakan publik tidak boleh lahir dari mitos atau prasangka, melainkan dari kenyataan yang bisa dibuktikan secara empiris.
Masalah muncul di sini. Masyarakat mungkin meragukan ketulusan Gubernur karena nada bicara yang dianggap “menyerang.” Habermas menekankan bahwa agar pesan diterima, pembicara harus terlihat tulus. Kegagalan komunikasi di Banemo dan Sibenpopo kemungkinan besar terjadi karena adanya distorsi komunikatif, di mana pesan “mencari fakta” tertutup oleh kesan “menyalahkan.”
Gubernur berusaha menegakkan norma hukum: bahwa tindakan menyerang (“kenapa serang kasana?”) tidak dibenarkan secara hukum tanpa prosedur yang jelas. Beliau mencoba mengembalikan masyarakat ke koridor hukum (norma), namun masyarakat mungkin merasa norma kesantunan budaya lokal dilanggar oleh cara bertanya tersebut. Ini adalah titik krusial. Kata-kata Gubernur harus dipahami dalam konteks yang sama. Jika Gubernur bicara dalam konteks hukum, sementara warga bicara dalam konteks emosional/duka, maka terjadi “mismatch“.
Kesalahpahaman yang dialami Ibu Sherly Laos dapat dijelaskan melalui konsep Komunikasi yang Terdistorsi secara Sistematis (Systematically Distorted Communication). Ketimpangan Kekuasaan: Sebagai Gubernur, setiap pertanyaannya memiliki bobot otoritas. Pertanyaan “siapa?” bagi warga terdengar seperti interogasi polisi, bukan empati seorang pemimpin.
Ibu Gubernur ingin membangun diskursus (ruang dialog) yang berbasis data. Namun, masyarakat yang berada dalam situasi konflik biasanya berada pada tahap tindakan strategis (bertahan hidup atau membela kelompok), sehingga pertanyaan fakta dianggap sebagai serangan balik.
Gaya komunikasi Sherly Laos sebenarnya adalah bentuk Rasionalitas Komunikatif. Beliau ingin mengajak masyarakat untuk tidak menjadi korban dari hoaks atau provokasi yang tidak berdasar. Beliau menuntut tanggung jawab moral atas setiap tindakan.
Upaya Gubernur untuk menanyakan “siapa” dan “kenapa” adalah usaha untuk menarik masyarakat keluar dari “Ruang Prasangka” menuju “Ruang Publik” yang Rasional (menurut Habermas). Agar gaya ini lebih efektif ke depannya, pendekatan fakta ini perlu dibalut dengan Klaim Kejujuran (empati) yang lebih kental, agar pesan mencari kebenaran tidak dianggap sebagai bentuk penghakiman.
Secara teoritis, Ibu Sherly sedang mencoba melakukan “pencerahan” (enlightenment) agar masyarakat bertindak atas dasar rasio, bukan emosi sesaat. Strategi ini berani, namun menantang secara sosiologis di tengah masyarakat yang masih memegang teguh pola komunikasi kolektif-emosional. (*)
