TERNATE, NUANSA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menggelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2026. Ini dilakukan dalam rangka penguatan peran pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta percepatan capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),
Kegiatan yang digelar di Hotel Safirna Ternate ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8–10 April 2026, dengan menghadirkan Wiyarso Suwasono sebagai narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
“Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kita bersama, termasuk dunia usaha, media, dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Kepala Dinas P3A Malut, Hairiah.
Hairiah mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berperan sinergis dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, dengan strategi lintas sektor sebagai kunci implementasi kebijakan pemenuhan hak anak yang efektif dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan/ pemahaman, tetapi juga mampu mengimplementasikannya sesuai tupoksi masing–masing, dunia usaha diharapkan agar memperhatikan prinsip-prinsip Ramah Anak, begitu pun media mampu hadir menjadi agen edukasi dan advokasi. Peningkatan capaian Kabupaten Kota Layak Anak bukan hanya pada aspek administrasi, tapi dampak nyata bagi kehidupan anak-anak di Maluku Utara,” ujarnya.
Diketahui, target pencapaian KLA Provinsi Maluku Utara sampai di tahun 2025 adalah 30%. Dari 10 kabupaten/kota, ada tiga yang berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak, yaitu Kota Ternate kategori Madya, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat kategori Pratama.
Hadir dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Agama, Kanwil Kemenag, Unit PPA Polda Malut, Diskominfosan Provinsi Malut, DP3A Kabupaten/Kota se–Provinsi Malut, LSM, Dinas Kesehatan, Puspaga Malut, Insan Media, RRI Ternate, Forum Anak Daerah Maluku Utara, dan pihak terkait lainnya. (tan)
