WEDA, NUANSA — Upaya rekonsiliasi pascakonflik antarwarga mulai terbangun di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pertemuan antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo digelar di bawah tenda sederhana di tengah kampung, beberapa hari setelah insiden pembakaran rumah yang sempat memicu ketegangan.
Pertemuan rekonsiliasi antara warga Desa Sibenpopo dan Banemo untuk memulihkan hubungan sosial pascakonflik berlangsung pada Kamis (9/4).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yakni warga kedua desa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji.
Di tengah kampung, menjadi titik lokasi pertemuan warga Desa Sibenpopo dan Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah.
Untuk meredakan ketegangan, menghentikan potensi konflik lanjutan, serta memulihkan hubungan sosial yang sempat retak akibat kesalahpahaman dan emosi.
Melalui dialog langsung, pendekatan humanis dari pemerintah daerah, serta penegasan komitmen bersama untuk saling memaafkan dan mengakhiri siklus balas dendam.
Suasana pertemuan berlangsung hangat namun penuh haru. Warga dari kedua desa tampak duduk berdampingan, meskipun sebagian masih menyimpan raut lelah dan penyesalan akibat konflik yang terjadi.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, hadir langsung di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis.
Ia menyapa warga satu per satu, berjabat tangan, bahkan menggenggam tangan warga sebagai bentuk empati dan dukungan moral.
Dalam arahannya, Sherly menegaskan pentingnya menghentikan siklus balas dendam dan mengedepankan nilai persaudaraan.
“Hati itu harus ikhlas, harus memaafkan, tidak boleh ada dendam, harus ada kasih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik hanya membawa kerugian bagi semua pihak. Dalam waktu singkat, rumah yang dibangun bertahun-tahun dapat hancur akibat emosi dan informasi yang belum tentu benar.
“Kalau kita saling balas, balas sana, balas sini, konflik akan semakin panjang. Dan yang rugi adalah kita semua,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan lebih berhati-hati dalam bertindak.
“Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Jangan menghukum tanpa bukti, dan jangan bertindak dengan emosi,” tambahnya.
Sherly juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga memastikan akan bertanggung jawab dalam proses pemulihan, termasuk membantu pembangunan kembali rumah warga yang terdampak konflik.
“Nanti urusan rumah kalian menjadi tanggung jawab saya dan Pak Bupati,” ujar Sherly.
Bagi Sherly, pertemuan ini tidak hanya menjadi forum dialog, tetapi juga ruang rekonsiliasi yang membuka harapan baru bagi kedua desa untuk kembali hidup damai.
Ia juga menyampaikan tanda-tanda perdamaian mulai terlihat dari sikap warga yang menunjukkan keinginan mengakhiri konflik dan membangun kembali kebersamaan.
Dengan semangat persaudaraan, Sherly berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat dan kondisi sosial masyarakat kembali stabil. (tan)
