DARUBA, NUANSA – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Morotai untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan OPD penghasil PAD, Senin (4/5).
Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Morotai, Iwan Muraji, menjelaskan rapat tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.
Di kesempatan itu, Bupati Rusli menegaskan seluruh pimpinan OPD harus bekerja serius menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap OPD juga diminta untuk menyampaikan progres capaian pendapatan serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Bupati menekankan pentingnya kerja nyata dari seluruh OPD, tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga langkah konkret dalam menjawab berbagai kendala yang ada,” ujar Iwan.
Menurutnya, sejumlah OPD dalam paparannya mengungkapkan berbagai persoalan yang menjadi hambatan peningkatan PAD. Di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah, serta persoalan pelayanan air bersih yang berdampak pada penerimaan daerah.
Bupati juga menyoroti pentingnya pencegahan kebocoran PAD melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebagai upaya modernisasi sistem pengelolaan pendapatan agar lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Morotai, M Umar Ali, dalam rapat tersebut turut menyampaikan rencana pengembangan sejumlah objek pendapatan yang akan dibahas lebih lanjut bersama OPD teknis untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Objek-objek tersebut yakni retribusi sektor pariwisata seperti kios kuliner di beberapa kecamatan, serta pengelolaan peralatan diving. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan pemeliharaan aset tetap terjaga.
“Untuk sektor pariwisata, seperti kios kuliner dan peralatan diving, akan kita dorong skema kerja sama dengan pihak ketiga. Prinsipnya terbuka, tidak terbatas pada satu pihak, yang penting ada perawatan aset dan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai optimistis dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah. (ula/tan)
