JAKARTA, NUANSA – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, mendesak pemerintah dan Perum Bulog Maluku Utara segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di Kota Ternate. Menurutnya, kondisi tersebut telah membebani masyarakat dan pedagang kecil karena harga minyak goreng bersubsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Hasby menyampaikan bahwa aspirasi yang disuarakan DPD APPSI Kota Ternate perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai tuntutan agar Bulog segera menggelar operasi pasar merupakan langkah yang tepat untuk meredam gejolak harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Operasi pasar harus segera dilakukan secara menyeluruh di pasar-pasar tradisional Kota Ternate. Masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat terganggunya distribusi barang bersubsidi. Negara harus hadir menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai ketentuan,” tegas Hasby, Senin (8/6).
Selain mendukung operasi pasar, Hasby juga menilai keterlibatan organisasi pedagang dalam pengawasan distribusi perlu dipertimbangkan. Menurutnya, APPSI yang menaungi pedagang di Pasar Gamalama, Pasar Bastiong, Pasar Dufa-Dufa, dan Pasar Kota Baru memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi pasar sehingga dapat membantu memastikan distribusi Minyakita berjalan tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan dan permainan harga.
Ia juga mendorong Bulog untuk mengevaluasi rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Hasby berpandangan pelibatan pedagang pasar sebagai mitra distribusi dapat menjadi solusi untuk memperpendek jalur pasok, meningkatkan transparansi, dan memastikan Minyakita sampai langsung kepada masyarakat dengan harga sesuai HET.
Lebih lanjut, Hasby meminta adanya transparansi terkait kuota dan pasokan Minyakita untuk wilayah Maluku Utara. Menurutnya, langkah penanganan tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus diikuti dengan jaminan distribusi yang berkelanjutan agar stabilitas harga tetap terjaga.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya solusi sesaat, tetapi kepastian pasokan dalam jangka panjang. Pemerintah, Bulog, dan seluruh pihak terkait harus bekerja bersama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga tetap terkendali,” pungkasnya. (tan)
