TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor demi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen itu disampaikan Asisten III Gubernur Maluku Utara Bidang Administrasi Umum, M Sukur Lila, saat membuka dengan resmi Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN Tahun 2026 di Ternate, Kamis (11/6).
Forum ini dihadiri Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Wilayah X Manado, dr Mokhammad Cucu Zakaria, Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan Suparyono, Pimpinan OPD terkait, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta Oktaviani Rondonuwu beserta jajaran.
“Program JKN adalah amanah besar negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Maluku Utara, keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan semata, tapi butuh koordinasi lintas sektor dan komunikasi intensif antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat,” ujar Sukur membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara.
Ia menekankan 5 fokus utama forum ke depan di antaranya :
1. Penguatan koordinasi melalui pertemuan berkala untuk mengevaluasi kendala dan merumuskan solusi bersama antara Pemprov Maluku Utara dan BPJS Kesehatan.
2. Sinergi program JKN dengan kebijakan daerah, khususnya peningkatan kualitas layanan kesehatan primer.
3. Komunikasi publik yang aktif agar pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban peserta JKN semakin meningkat.
4. Monitoring dan evaluasi berbasis sistem yang transparan dan akuntabel sesuai standar layanan.
5. Kolaborasi inovasi seperti digitalisasi layanan, peningkatan mutu, dan penguatan jejaring fasilitas kesehatan.
“Dengan tindak lanjut yang terarah, forum ini harus menjadi motor penggerak agar JKN di Maluku Utara berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ajak seluruh pihak menjadikan forum ini wadah kerja produktif, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Pemerintah provinsi berharap forum ini melahirkan transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan dalam mendukung keberlanjutan JKN di daerah.
Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10 Manado, dr Mokhammad Cucu Zakaria, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program JKN adalah amanat konstitusi dan masuk dalam 17 Program Prioritas Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, sinergi pusat-daerah menjadi kunci utama.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Tidak ada pembangunan yang bisa berjalan kalau masyarakatnya tidak sehat. Regulasi sudah jelas: pemerintah daerah punya kewajiban memastikan warganya terlindungi JKN.
Saat ini, setiap hari sekitar 2 juta penduduk Indonesia mengakses layanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke. Sejak 2014 sampai 2025, total pembiayaan layanan kesehatan sudah mencapai kurang lebih 1.959 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan masyarakat dan seberapa vital program ini berjalan.
“Untuk Maluku Utara, mari kita lihat bersama data kepesertaan dan pemanfaatan layanannya hari ini. Target kita sama: semua harus baik, dan yang baik harus jadi lebih baik lagi. Dengan sinergi kuat antara BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, pelayanan kesehatan di Maluku Utara akan terus meningkat demi Indonesia yang lebih sehat,” ujar Mokhamad.
Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama antara Pemprov Malut dan BPJS Kesehatan, yang dipimpin oleh Asisten III, tentang pemaparan data kepesertaan dan pemanfaatan JKN di Maluku Utara, diskusi bersama kepala dinas dan fasilitas kesehatan, serta penyusunan langkah tindak lanjut penguatan program ke depan. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. (tan)
