DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyambut kunjungan Kepala Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Irjen Pol Efendi R Maith bersama rombongan dalam agenda pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026, Kamis (25/6).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah instansi terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menyampaikan apresiasi atas kehadiran Deputi II BNPP RI beserta tim yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala Deputi II BNPP RI beserta tim yang telah meluangkan waktu untuk hadir langsung dalam kegiatan ini,” ujar Rio.
Menurutnya, pengukuran IPKP memiliki arti strategis bagi Morotai sebagai salah satu kawasan perbatasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Melalui pengukuran tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan, mengidentifikasi capaian pembangunan, sekaligus memetakan berbagai tantangan yang masih perlu mendapat perhatian.
Rio menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kehadiran BNPP RI hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh OPD dan instansi terkait untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan tim BNPP RI agar hasil pengukuran dapat menggambarkan kondisi pengelolaan kawasan perbatasan secara objektif dan akurat. Rio juga turut mengapresiasi perhatian dan komitmen BNPP RI dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di Pulau Morotai.
“Semoga kerja sama yang baik ini terus terjalin demi terwujudnya Pulau Morotai yang unggul, adil, sejahtera, dan semakin maju sebagai beranda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Deputi II BNPP RI, Irjen Pol Efendi R Maith, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah.
Menurutnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan kini tidak lagi dipandang sebagai wilayah belakang, melainkan sebagai halaman depan negara yang harus maju, mandiri, aman, dan sejahtera.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah telah menetapkan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), termasuk PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai fokus pembangunan kawasan perbatasan.
“Penetapan ini bertujuan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang berdaya saing, didukung konektivitas, pelayanan dasar, serta pengelolaan potensi wilayah yang berkelanjutan,” kata Efendi.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, PKSN Daruba memperoleh nilai IPKP sebesar 0,59 dengan kategori cukup. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pusat pertumbuhan telah berjalan cukup baik, meskipun masih membutuhkan berbagai peningkatan.
Sejumlah sektor yang dinilai menunjukkan perkembangan positif antara lain pariwisata, industri kelautan dan perikanan, serta fungsi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas transportasi laut dan udara, pengembangan sarana perikanan, peningkatan kapasitas UMKM, penguatan jaringan telekomunikasi, serta pembangunan infrastruktur dasar lainnya.
Efendi juga menyoroti pelaksanaan Program 8 Klaster Pemberdayaan Masyarakat yang saat ini didorong pemerintah, termasuk Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga pesisir, serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain dukungan program pemerintah, Morotai dinilai memiliki potensi besar pada sektor perikanan dan pariwisata. Kekayaan sumber daya laut yang melimpah serta posisi strategis wilayah perbatasan menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan.
Di sisi lain, sektor pariwisata Morotai juga memiliki daya tarik kuat, mulai dari keindahan pantai dan pulau-pulau kecil, wisata bahari kelas dunia, hingga nilai sejarah Perang Dunia II yang telah dikenal luas.
Efendi menegaskan bahwa pengukuran IPKP Tahun 2026 bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan instrumen evaluasi yang penting untuk mengukur efektivitas pembangunan kawasan perbatasan.
“Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan sinkronisasi dukungan pembangunan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh instansi dapat memberikan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil pengukuran mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Saya yakin dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, PKSN Daruba dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang semakin maju, kompetitif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Efendi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Semoga kerja sama dan komitmen kita bersama dapat menghasilkan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI,” tutupnya. (ula/tan)
