SOFIFI, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur, Rabu (26/8). Rakor ini didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir.
Rakor digelar untuk menyikapi meningkatnya titik api di wilayah Maluku Utara yang saat ini tercatat 33 kejadian, meningkat dari 16 titik pada pekan lalu. Kebakaran tidak hanya terjadi di pemukiman, namun juga sudah meluas ke wilayah pegunungan dan hutan.
Rapat dihadiri langsung oleh Kepala Basarnas Ternate, Karo Ops Polda Malut, Kabid Damkar Satpol PP, Kepala Koordinator BMKG Malut, Karo Adpim Setda, Kadis kominfo, Kalak BPBD, serta perwakilan Dinas Perkim dan Dinas PUPR Provinsi.
Hadir secara zoom Korem 152/Baabullah, Binda Malut, Lanal Ternate, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota meliputi Dinas PUPR Halsel, Halteng, DLH Kota Ternate, Halteng, Halsel, Pemkab Halut, Pemkab Pulau Taliabu, dan Pemkab Pulau Morotai.
Laporan dari kabupaten/kota menyebutkan sebagian besar titik api di pemukiman sudah dipadamkan oleh relawan bersama TNI-Polri dan masyarakat. Namun titik api di wilayah pegunungan dan hutan masih menjadi tantangan karena sulit dijangkau.
“Untuk di kampung kita masih bisa dengan 2 unit damkar dan mobil pickup berisi galon air. Tapi untuk di gunung kami mohon dukungan helikopter agar api tidak cepat meluas. Kemarin 16 titik, sekarang sudah 33 titik,” ujar perwakilan Pemkab Halut.
Di Halmahera Timur, titik api di pegunungan Desa Maba dilaporkan belum bisa dipadamkan. Sementara di Pulau Morotai tercatat 2 titik baru hari ini, dan 16 hektare lahan sudah berhasil dipadamkan dengan bantuan Polres dan TNI AU.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara siap mengerahkan 10 unit Alkon, 8 ekskavator, dan 8 mobil tangki 4000 liter serta membuka posko di nomor 0823-4311-2991.
BMKG Malut memaparkan bahwa Agustus-September 2026 merupakan puncak musim kemarau ekstrem akibat El Nino kuat. Hujan diprediksi baru akan normal pada November 2026. Kondisi ini membuat vegetasi sangat kering dan rawan terbakar.
Wakil Gubernur didampingi Sekda memutuskan 4 langkah strategis:
1. Membentuk Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Maluku Utara dengan Ketua Sekda.
2. Seluruh Kabupaten/Kota wajib mengirimkan data kejadian, kebutuhan armada, dan titik sumur bor malam ini untuk diajukan ke BNPB.
3. Mengajukan permohonan ke BNPB untuk operasi modifikasi cuaca dan water bombing jika sebaran api semakin luas.
4. Melaksanakan Salat Istisqa serentak di masjid dan rumah ibadah mulai Jumat, 29 Agustus 2026.
“Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat. Regulasi kita hormati, tapi keselamatan jiwa lebih utama. Semua unsur harus bergerak cepat dan solid,” tegas Sarbin. (tan)
