TERNATE, NUANSA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggelar Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional, di Bella Hotel Ternate, Selasa (1/9). Forum strategis ini mempertemukan pelaku usaha besar dengan sekitar 160 pelaku UMKM se-Maluku Utara guna memacu penguatan ekosistem kemitraan dan pembiayaan inklusif di daerah.
Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, dalam sambutannya menegaskan komitmen daerah dalam mengawal investasi. Maluku Utara mencatatkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang sangat positif, didukung kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Namun, Sarbin memberi catatan kritis agar capaian ekonomi tidak sekadar megah di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi tinggi dari industri hilirisasi tambang seperti di Halmahera Tengah (PT IWIP) maupun Pulau Obi (PT Harita) harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat lokal serta penurunan angka kemiskinan.
“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” ujar Sarbin.
Ia mengimbau agar ke depan arah investasi tidak melulu bertumpu pada hilirisasi tambang, melainkan merambah ke sektor-sektor produktif harian seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan. Pasalnya, kebutuhan pangan industri raksasa di Malut saat ini sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa.
Wagub juga menjamin birokrasi dan tata kelola di Pemprov Malut berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik transaksional. Ia meminta forum ini melahirkan kesepakatan konkret (MoU/PKS) dan mengajak pelaku usaha jujur dalam melaporkan penggunaan sumber daya—seperti air permukaan dan alat berat—agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengapresiasi kinerja Pemprov Malut yang berhasil mengawal masuknya investasi hingga Maluku Utara bertengger di jajaran atas alokasi investasi nasional. Pada Triwulan II 2026, realisasi investasi di Malut mencapai Rp40,2 triliun. Secara nasional, realisasi investasi Semester I 2026 menyentuh Rp1.010,6 triliun (49,5 persen dari target Rp2.041,3 triliun) dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Ia juga menjelaskan bahwa Malut dipilih sebagai provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang menggelar kegiatan kemitraan ini. Langkah ini bentuk komitmen pemerintah pusat agar pengusaha lokal tidak sekadar jadi penonton.
“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tapi harus jadi pemain utama. Dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Malut sebesar Rp7,8 triliun, saat ini terdata realisasi periode 2021-2026 sebesar Rp3,5 triliun,” jelas Noor Sona.
Peluang rantai pasok lokal terbuka luas di berbagai rantai industri—mulai dari katering, konstruksi, transportasi, suku cadang, hingga APD dan logistik. Ia menekankan agar momentum business matching ini berlanjut pada transaksi nyata.
“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari berbagai lini yaitu, Delfinur Rizky Novihamzah (Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) – memaparkan regulasi dan kebijakan kemitraan. Wahyu Budhi Santoso (GM External Relations PT IWIP) – memaparkan langkah teknis dan peluang kemitraan vendor lokal dengan kawasan industri.
Gamal Maradani (Cluster Manager Bank Mandiri KC Malut) – memaparkan skema pembiayaan perbankan bagi UMKM mitra. Suhendra Sutjahja (Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya) – membagikan kisah sukses (success story) pelaku usaha lokal yang tumbuh bersama industri besar.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi & UMKM, pimpinan BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, pengurus Kadin, HIPMI, IWAPI Malut, serta ratusan pelaku UMKM. (tan)
