TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memulai langkah strategis untuk membenahi dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini ditandai dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) tentang Revitalisasi BUMD Provinsi Maluku Utara yang bertempat di ruang VIP Bandara Baabullah, Ternate, Selasa (29/9).
Kegiatan ini ditujukan untuk memvalidasi data dan menjaring masukan terhadap draf awal Naskah Akademik Revitalisasi BUMD yang tengah disusun oleh Pemprov Maluku Utara bekerja sama dengan Tim Ahli dari Sampoerna University.
Dalam sambutanya, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Sampoerna University selaku Tim Penyusun Naskah Akademik, serta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat aktif.
“Kita semua memahami bahwa keberadaan BUMD tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas bisnis. BUMD merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah, memberikan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menyumbang Pendapatan Asli Daerah,” ujar Samsuddin.
Ia menekankan bahwa esensi dari revitalisasi ini bukan sekadar mengubah nama, struktur, atau kelembagaan. Lebih dari itu, revitalisasi harus bermakna sebagai upaya memastikan BUMD memiliki tata kelola yang baik, model bisnis yang sehat, SDM profesional, pengelolaan aset yang optimal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Maluku Utara dikenal memiliki karakteristik ekonomi yang khas dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan dan kawasan industri yang berkembang pesat. Selain itu, sektor perdagangan, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata juga menyimpan potensi besar.
FGD ini diharapkan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan: apakah model bisnis BUMD saat ini masih relevan, apakah pengawasannya efektif, dan yang paling krusial, mampukah BUMD menangkap peluang ekonomi baru tersebut.
“Diversifikasi usaha non-tambang menjadi hal yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Kita tentu tidak ingin perekonomian daerah hanya bergantung pada satu sektor. BUMD harus mampu mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan,” tegas Samsuddin.
Melalui forum ilmiah dan koordinatif ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan empat output penting, yaitu:
• Kesamaan pemahaman mengenai kondisi objektif dan akar permasalahan BUMD di Maluku Utara
• Validasi data dan informasi yang komprehensif sebagai basis penyusunan Naskah Akademik
• Identifikasi pilihan revitalisasi yang realistis dan sesuai dengan karakteristik daerah.
• Rekomendasi kebijakan yang implementatif sebagai dasar pengambilan keputusan Pemprov ke depan.
Samsuddin juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dan pihak terkait untuk memberikan informasi secara terbuka, objektif, dan berbasis data demi menyempurnakan kajian ini.
“Semakin objektif proses yang kita lakukan, semakin kuat pula dasar kebijakan yang akan kita hasilkan,” pungkasnya.
FGD ini dihadiri langsung oleh para kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Maluku Utara, Tim Penyusun Naskah Akademik dari Sampoerna University, jajaran direksi dan pimpinan BUMD Provinsi Maluku Utara. (tan)
